“Negara yang ideal itu negara yang penduduknya makmur, semua aspek kehidupan dan pemerintahannya adil, sejahtera menjadi kunci negara ideal”. Seringkali kita mendengar pernyataan diatas sebagai pengertian dari sebuah negara atau negara yang diimpikan semua orang. Negara ideal yang merupakan wujud dari bagaimana negara itu seharusnya. Apakah benar negara ideal itu seperti pernyataan diatas?
Pada dasarnya, sebuah negara dapat dikatakan negara ideal apabila pemerintah berhasil menyejahterakan rakyatnya dengan mencapai tujuan negaranya. Seperti tujuan negara Indonesia yang tertuang di alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun setiap negara punya tujuan yang arahnya berbeda, tetapi umumnya semua negara ingin memberi rasa nyaman, dan aman serta memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya di semua aspek, contohnya di pangan, sandang, Kesehatan, Pendidikan, dan lain sebagainya.
Mengacu pada hal ini, terdapat seorang filsuf yaitu Plato yang memiliki pemikiran tentang keadilan dan konsepsi tentang apa itu negara ideal. Sebagai awalan, plato berpendapat bahwa timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beranekaragam yang mendorong mereka untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Negara diibaratkan sebagai tubuh yang senantiasa maju untuk berevolusi yang terdiri dari individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Pernyataan Plato ini sangat dipengaruhi pemikiran Socrates tentang negara dan manusia yang memiliki kesamaan moralitas. Dimana, negara ideal menurut Plato merupakan suatu komunitas etikal untuk mencapai kebaikan. Sehingga konsep negara ideal yang dinyatakan oleh Plato sangat menjunjung tinggi moralitas yang dimiliki oleh negara dan negara harus memilikir rasa kekeluargaan agar tercipta kerukunan dan harmonis antara pemerintaha dan masyarakatnya.
Kedua, dalam buku Republik, yang menjadi tujuan hidup Plato dinyatakan bahwa negara ideal harus berdasarkan pada keadilan. Dimana keadilan ini dapat dipelajari dari struktur masyarakat yang bergantung pada kelakuan manusia. Dan juga menurut Plato, negara adalah manusia dalam ukuran besar. “Keadilan dalam negara akan tercapai, jika setiap orang mengerjakan pekerjaan yang teruntuk bagi dia. Dan keadilan bagi perorangan terdapat apabila Sebagian dari jiwanya, baik yang berkuasa maupun yang mengabdi mengerjakan pekerjaannya sendiri-sendiri”. Negara juga menjadi wadah untuk melayani dan memberikan sistem pelayanan yang mengharuskan setiap warganya memiliki rasa tanggung jawab, saling mengerti satu sama lain, memberi dan menerima, dan lain sebagainya. Jika hal ini dapat dilakukan oleh suatu negara, maka seluruh tujuan dan keinginan dan kebutuhan manusia akan tercukupi atau terpenuhi.
Ketiga, Plato membagi penduduk negara menjadi tiga golongan, yaitu (1) Golongan bawah, yang terdiri rakyat jelata seperti petani, pekerja, saudagar. Dimana mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat, karena mereka yang menghasilkan. Tidak dapat ikut serta dalam pemerintahan, dan golongan yang punya budi pandi menguasai diri. (2) Golongan tengah, golongan penjaga dan pembantu dalam urusan negara. Dasar kerja mereka mengabdi pada negara dan budi golongan ini adalah keberanian. (3) Golongan atas, adalah kelas filsuf atau pemerintah. Tugas mereka membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaanya. Dari hal ini terdapat pembagian yang runtut yang membuat tidak adanya penguasaan semua aspek pada satu pihak yang mana akan terhindar limpahan kekuasaan. Dengan pembagian tiga golongan ini akan menciptakan Kerjasama dan menciptakan keadilan.
Keempat, menurut Plato negara ideal tergantung pada budi penduduknya atau karakter penduduknya dimana hal yang mendukung budi ini adalah dengan mendapatkan Pendidikan. Pendidikan menjadi suatu hal terpenting bagi negara. Plato memberi Pendidikan berdasarkan klasifikasi usia. Agar sesuai apa yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan. Cotohnya seperti, Pendidikan anak umur 10 tahun keatas menjadi urusan negara, supaya mereka terlepas dari pengaruh orangtuanya. Hingga di dalam pekerjaan, jika mereka bekerja selama 15 tahun dan mencapai umur 50 tahun maka akan diterima di lingkungan pemerintahan atau filsuf. Hal ini sesuai, bahwa yang masuk kedalam pemerintahan haruslah orang yang berpengalaman, yang telah mengalami berbagai kondisi dan sudah tau serta punya gambaran penyelesaian.
Terakhir, negara ideal menurut Plato, milik perseorangan diperbolehkan tetapi kemiskinan dan pemupukan harta disatu tangan harus dilarang. Hal ini sesuai dengan pembagian golongan yang ingin mencapai keadilan serta agar tidak adanya perlimpahan kekuasaan dan terjadi penindasan pada mereka yang lemah atau golongan bawah, dan pengurangan terhadap kemiskinan. Hal ini sangat sesuai sebagai gambaran negara ideal yang baik yang dimana rakyat menjadi sejahtera dan sistem pemerintahan yang diuayakan bersih dan adil. Konsep keadilan sebagai sebuah ide, nilai, sesuatu yang dimiliki dan dilakukan sesuai dengan situasi kehidupan, serta keahlian yang dimiliki setiap individu sehingga hidup masyarakat negara aman, nyaman, tentram, dan sejahtera.
