Furqan Jurdi
Furqan Jurdi

Sampaikanlah keyakinanmu meskipun tidak disukai semua orang

Selanjutnya

Tutup

Politik

PKS Melawan Hukum dengan Memecat Fahri Hamzah

13 Januari 2018   04:36 Diperbarui: 13 Januari 2018   04:43 1042 0 0
PKS Melawan Hukum dengan Memecat Fahri Hamzah
Furqan jurdi sedang berbicara dihadapan BEM se Jakarta

Oleh: Furqan Jurdi*

Posisi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali digoyang oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dengan surat bernomor 33/K/DPP-PKS/2017 tertanggal 11 Desember 2017. Surat itu memutuskan mengganti Fahri Hamzah Sebagai Wakil Ketua DPR RI. Nama yang menggantinyapun sudah disebutkan, yaitu Ledia Hanifah Amalia.

Surat diatas adalah surat yang kedua bagi FH tentang posisinya di DPR dan PKS. Namun dalam perspektif hukum surat itu adalah bentuk 'ketidaksabaran' fungsionaris DPP PKS untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung sampai hari ini.

Pergantian terhadap Wakil Ketua DPR RI ini sudah sejak 2016 dikeluarkan, bersamaan dengan surat keputusan pemecatan Fahri Hamzah sebagai Kader PKS, lantaran dianggap telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sebagai gantinya, DPP PKS menunjuk Ledia Hanifah sebagai Wakil Ketua DPR.

Pemecatan itu, oleh Fahri digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui kuasa hukumnya Mujahid A. Latief. Dan majelis hakim memutuskan memenangkan Fahri dalam gugatannya itu. Bahkan dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 30 miliar.

Polemik itu kembali di dengungkan lagi oleh PKS untuk menurunkan Jabatan Fahri Hamzah sebagai Wakil ketua DPR dan posisinyan di DPR. Dalam surat yang berbeda dengan tanggal yang sama DPP PKS meminta kepada Fraksi PKS untuk melakukan pergantian antar Waktu Fahri Hamzah, bersamaan dengan isu pergantian SN dari posisi Ketua DPR.

Padahal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengembalikan semua posisi Fahri Hamzah baik sebagai Kader dan Pengurus PKS, Maupun sebagai Anggota sekaligus Pimpinan DPR. Meskipun putusan itu belum incrah, namun Majelis Hakim PN Jaksel mengeluarkan putusan sela terkait kedudukan FH, agar tidak diganggu sebelum ada putusan yang incrah.

Apakah yang di Mohon oleh Fahri Hamzah itu?

Permohonan Fahri Hamzah ke Pengadilan itu adalah membatalkan seluruh keputusan DPP PKS dan merehabilitasi nama baik Fahri, serta mengganti kerugian moriil dan materiil atas dirinya. Karena menurut FH, keputusan yang diambil oleh Fungsionaris DPP PKS itu merupakan 'pembangkangan' terhadap hukum, yang merugikan dirinya.

Maka PN Jakarta Selatan mengadili perkara itu, dan Memutuskan 13 point keputusan, yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") ;

3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat ;

4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016 ;

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera ;

6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 06 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor

02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016 ;

8. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Surat Keputusan Nomor : 467/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 06 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS;

9. Menguatkan Putusan Provisi No.214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Mei 2016 ;

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2