Partisipasi Membangun Negeri, Siapa Berani?

Pada HUT KADIN bulan September yang lalu, Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan dari KADIN atas capaiannya melakukan pemerataan pembangunan. 

Hal tersebut didasari oleh upaya pembangunan infrastruktur yang masif di sejumlah daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Apresiasi KADIN tersebut bukan omong kosong. Bukti fisik menunjukkan selama Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden, ada 2118 kilometer jalan dan jalan tol yang berhasil dibangun. Belum lagi pembangunan di sektor lain seperti irigasi, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan, bandara, dll. 

Di sisi lain, berdasarkan US News Survey (9 Maret 2018) Indonesia dinilai sebagai Best Country to Invest In 2018 diatas Polandia, Malaysia, bahkan Singapura. Sementara menurut data dari Global Competitiveness Report 2017-2018 World Economy Forum (WEF), peringkat Indonesia naik dari peringkat 41 menjadi 36.

Mengapa pembangunan infrastruktur menjadi concern Pemerintah Jokowi? Data berbicara bahwa Indonesia mengalami infrastructure stock gap. Infrastructure stock gap adalah kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rata-rata standar infrastructure stock di dunia adalah 70% , sedangkan pada tahun 2012, infrastructure stock Indonesia hanya 38% saja, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 32%.

 Angka ini menjelaskan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Meski Indonesia termasuk kelompok negara dengan perekonomian terbesar (G-20), namun tentang infrastructure stock kita tidak mampu berbicara, bahkan untuk sekelas Asia Tenggara (ASEAN). Padahal di Asia Tenggara hanya Indonesia yang masuk kelompok G-20.

Jika ditanya lebih lanjut, apakah tujuan pembangunan infrastruktur ini hanya semata-mata mencapai infrastructure stock, dan yang kedepannya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi? Ada sisi lain yang patut diperhatikan yaitu azas keadilan. 

Agresivitas infrastruktur yang dibangun  Pemerintah Jokowi tidak hanya terkonsentrasi pada pulau Jawa. Hampir semua sudut Indonesia mendapat perhatian, termasuk daerah terluar (perbatasan) maupun daerah terpencil. 

Pembangunan infrastruktur segala penjuru Indonesia ini nantinya akan menciptakan multiplier effect seperti peningkataan produktivitas masyarakat daerah dan penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh ke depan, pembangunan infrastruktur ini akan mengundang minat investor asing berinvestasi dalam bentuk penanaman modal asing.

Masih dalam acara yang sama, Presiden Jokowi sempat menantang para pengusaha untuk mengerjakan proyek jalaln tol di wilayah Sumatera, "Siapa yang mau bangun jalan tol di Sumatera? Silahkan maju, saya beri" (sumber : Kompas.com, 25 September 2018). Undangan atau boleh dikatakan tantangan tersebut bukan basa-basi. 

Untuk membangun infrastruktur yang termasuk dalam 224 Proyek Strategis Nasional, diperlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kurun waktu 2015-2019, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana hampir Rp 5000 Triliun.  Dari jumlah tersebut, pemerintah melalui APBN hanya bisa berkontribusi sebanyak 41,3%. BUMN mendapat porsi 22,2% dan selebihnya atau 36,5% membutuhkan  partisipasi swasta.

Untuk menggandeng swasta dan menunjukkan komitmen, pemerintah mendirikan sejumlah lembaga dengan tujuan memperlancar kerja sama. Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berfungsi menfasilitasi pembiayaan infrastruktur, pengembangan proyek dan jasa konsultasi.