Lima Langkah yang Akan Saya Tempuh untuk Menangkal Hoaks

Maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Kabar bohong ini tidak hanya "dikonsumsi" oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dan remaja. Bila tidak disikapi secara bijaksana, tentu hal ini berdampak negatif bagi mereka yang menerimanya begitu saja tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya. Apalagi, bila kabar tersebut menyangkut isu sensitif seperti agama, yang dapat berpotensi memecah kerukunan antarumat beragama.

Hoaks ibarat sebilah pisau, bila terus diasah maka akan semakin tajam. Ketajamannya dapat mengoyak kerukunan, menebarkan kecurigaan, saling tuduh, bahkan perang opini meski tanpa disertai fakta. 

Hoaks lahir dari keinginan manusia untuk merekayasa informasi dengan tujuan tertentu. Sayangnya, seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat rekayasa tersebut, mungkin tidak mampu diprediksi oleh pencipta atau penyebarnya. Karena itu, pemerintah perlu berperan aktif untuk mengendalikan hoaks serta dampaknya terhadap keberlangsungan hidup bernegara. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara dalam memeluk agama atau meyakini kepercayaannya, serta beribadah dalam suasana yang kondusif, aman, dan tenteram.

Kementerian Agama RI adalah salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial. Sebagai kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama di Indonesia, banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kemenag untuk menangkal hoaks, terutama hoaks seputar agama. Jika saya dipercaya untuk menjabat sebagai menteri agama, maka 5 (lima) hal berikut ini akan saya tempuh untuk menangkal hoaks seputar agama:

Sosialisasi Tepat Sasaran

Ponsel, laptop, atau komputer, telah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Tidak hanya orang dewasa saja yang memilikinya, melainkan anak-anak hingga remaja pun sudah menggunakannya. Bila perangkat tersebut dilengkapi dengan akses internet, maka dapat dipastikan, sangat mudah bagi mereka untuk mengakses informasi tentang apa saja termasuk hoaks. 

Hal ini bisa dilawan dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah milik pemerintah maupun swasta. Kemenag perlu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyasar sekolah-sekolah agar anak didik dapat memahami bahaya hoaks dan dapat menyaring informasi yang diperoleh lewat internet. Selanjutnya, materi seputar hoaks kiranya dapat dimasukkan ke dalam pelajaran agama dan disosialisasikan secara kontinyu, misalnya ketika upacara di sekolah atau pada kegiatan lainnya.

Ilustrasi: jogja.co

Selain mengunjungi sekolah-sekolah, tim sosialiasi dari Kemenag juga dapat melakukan sosialisasi di rumah-rumah ibadah, balai desa, bahkan instansi pemerintah lainnya. Kegiatan semacam ini akan menyentuh masyarakat. Selain itu, tim sosialisasi dapat menghimpun ide, saran, kritik, dan permasalahan dari masyarakat bahkan mendapatkan informasi langsung terkait asal dan penyebaran hoaks. Dengan demikian, diharapkan akan terjalin komunikasi bahkan kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam menangkal hoaks di media sosial.

Melalui kehadiran 5 (lima) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang merupakan unit Eselon I (Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha) serta kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, saya yakin 2 (dua) agenda sosialisasi tepat sasaran di atas dapat diwujudkan.

Menjalin Kerjasama dengan Pihak-pihak Terkait

Kemenag tentu tidak dapat berdiri sendirian untuk menangkal gencarnya hoaks terkait agama dan ujaran kebencian di media sosial. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memerangi hoaks.