Di suatu kajian yang mengkaji etika lingkungan kepesisiran Tuban, nilai wilayah kepesisiran Tuban meliputi estetika, ekologis, rekreasi, edukasi, moral/etis, sejarah/budaya, pengobatan, ilmiah, intelektual, spiritual, dan ekonomis. Nilai wilayah kepesisiran mayoritas yang paling tinggi yaitu nilai ekonomis dan nilai yang paling rendah yaitu nilai estetika.
Di kajian ini disimpulkan, “Etika lingkungan kepesisiran Tuban berdasarkan nilai wilayah kepesisiran meliputi penjagaan kebersihan wilayah kepesisiran, penanaman sempadan pantai, pengembangan wisata pantai untuk berenang, naik perahu, dan aktivitas rekreasi lainnya, pengembangan wisata religi, pengembangan ekowisata pantai, pelestarian flora dan fauna endemik wilayah kepesisiran, perlindungan wilayah kepesisiran terhadap segala aktivitas perusakan dan pencemaran, pelestarian budaya pesisir, pemberian papan informasi nilai sejarah yang ada di lokasi wisata, pelestarian wilayah kepesisiran agar selalu hijau dan bersih dari sampah, penelitian potensi bawah laut dan potensi lain di wilayah kepesisiran, penindakan tegas terhadap perusakan atau pencemaran sumberdaya pesisir, pemanfaatan sumberdaya pesisir harus memerhatikan kelangsungan jangka panjang”.
Sehingga, nilai estetika yang rendah berkaitan erat dengan penjagaan kebersihan wilayah kepesisiran untuk tidak membuang sampah di pantai.
Peran penting berbagai pihak dalam penanganan masalah
Dari permasalahan diatas, peran penerapan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu sangatlah penting. Seperti yang dikemukakan oleh Billiana C. Sain dan Robert W. Knecht (1998:18), bahwa pendekatan terpadu sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat penggunaan laut dan pesisir dan kegiatan di daratan, mempunyai efek pada lingkungan laut dan pesisir, dan efek pengguna pesisir dan lautan akan saling mempengaruhi.
Penanganan masalah ini tentu saja bukan hal yang mudah. Jika memang mudah, bukankah masalah ini tidak akan berlanjut selama bertahun-tahun?. Disinilah peran berbagai pihak penting untuk diperhatikan.
Mulai dari penanaman edukasi moral di lingkungan masyarakat pesisir untuk tidak membuang sampah di lautan, karena masyarakat pesisir sendiri lah yang terkena dampak terparahnya, sampai peran dari pemerintah untuk menerapkan aturan tegas kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama untuk tidak membuang sampah di perisir dan laut.
Selanjutnya, dari peran pemerintah daerah pun juga harus memastikan aturan pemerintah itu dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak. Jangan sampai, jika pemerintah memberi bantuan untuk pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah, bantuan tersebut terhenti tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Karena etika lingkungan ini tidak hanya harus diterapkan oleh masing-masing individu di masyarakat, tetapi juga di pemerintaha baik daerah maupun pusat.
Dari kajian yang telah disinggung sedikit diatas, banyak aspek nilai yang menjadi faktor etika lingkungan pesisir, mulai dari aspek estetika, ekologis, rekreasi, edukasi, hingga ekonomis. Aspek-aspek ini tentunya berkaitan erat satu sama lain. Sehingga, bisa dimungkinkan jika kita sebagai masyarakat mengoptimalkan minimal satu aspek saja, kita bisa mendukung atau setidaknya memperbaiki aspek lainnya secara tidak langsung.
Contohnya begini, jika masyarakat sekitar menanamkan aspek nilai estetika lingkungan dengan penjagaan kebersihan lingkungan pesisir, aspek lainnya seperti rekreasi akan meningkat pula nilainya dengan makin mudahnya pengembangan wisata pantai karena lingkungan bersih dan asri.
Begitu juga dengan aspek edukasi. Dengan meningkatkan minat masyarakat untuk edukasi pengelolaan wilayah pesisir, misalnya dengan pengembangan ekowisata mangrove, aspek nilai seperti moral/etis akan meningkat karena berkaitan dengan pelestarian flora wilayah kepesisiran.
