Proyek Ambisius Kereta Cepat, Untuk Siapa?

Dilansir dari Katadata (19/10/2022), proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pada 13 Oktober 2013 silam hingga hari ini berkali-kali menuai kritikan. Persoalannya adalah pembengkakan anggaran yang akhirnya harus menguras dana APBN untuk membiayainya. 

Meskipun Presiden Joko Widodo memprediksi proses ini sudah mencapai 88% namun hal ini tidak terlepas dari bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kepingan tak terpisahkan dari gurita bisnis Tiongkok. 

Pelaksana proyek ini yakni KCIC merupakan konsorsium yang berisi empat BUMN dan perusahaan Cina. Dilihat, Cina beberapa tahun terakhir otoritasnya memang agresif mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui Belt & Road Initiative (BRI). 

Tidak hanya proyek KCJB yang mendapatkan kritikan, LRT Palembang yang disinyalir untuk menyukseskan Asian Games, untuk koneksi dari Palembang ke Jakabaring, pun hasilnya tidak tepat sasaran. Kritik dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyebut kalau  pembangunan  LRT belum dibutuhkan oleh masyarakat setempat. 

"Nah, sekarang apa yang terjadi? Nggak ada penumpangnya, itu Rp 9 triliun," tambahnya. Pada akhirnya, proyek yang seharusnya dibuat untuk mengatasi masalah rakyat jadi terkesan seperti proyek ambisius semata. 

Kereta api cepat dan LRT menambah deretan proyek yang tidak membawa manfaat optimal untuk rakyat. Sebab pembangunan infrastruktur seharusnya tepat sasaran serta memberi dampak efektivitas pada pemasukan negara dan kesejahteraan masyarakat. 

Dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit apalagi saat ini kondisi Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pandemi COVID-19, fokus perekonomian negara seyogyanya ditujukan untuk menguatkan ekonomi rakyat yang terdampak. Bukankah banyak masyarakat yang di-PHK atau lapangan pekerjaan yang hilang sebagai efek pandemi COVID-19? 

Nyatanya pembangunan kereta api cepat dan LRT ini tidak memberi efek domino yang positif pada rakyat justru dana besar yang sudah dikeluarkan hanya memperbanyak utang negara pada negara lain. Hal tersebut semakin menampilkan kebobrokan negara dengan pencitraan melalui proyek ambisius ini. 

Jika diperhatikan negara seakan tidak peduli pada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal negara memiliki peran penting untuk menjaga dan memakmurkan negerinya, seyogyanya Indonesia dengan potensi SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas mampu menopang ekonomi rakyatnya yang terpuruk. Jika dipikirkan bagaimana bisa negara yang kaya ini belum maju juga? Masih ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. 

Walaupun Indonesia berfalsafah dan berideologi Pancasila tapi tetap saja negara ini belum bisa berdiri di kaki sendiri. Masih "membebek" ke negara-negara yang terkenal dengan ideologi kapitalisnya. Lucu karena memang negara kita sedari awal sudah berkecimpung di alam kapitalisme ini. Maka wajar kalau negara hanya memikirkan keuntungan materi.