APJII mengatakan bahwa terdapat 143 juta penduduk Indonesa yang dapat mengakses internet dan memanfaatkan sosial media. Artinya ada sekitar 54 % masyarakat Indonesia menggunakan media sosial setiap harinya.
Hal tersebut tentu bisa menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman jika masyarakat tidak mendapatkan literasi digital yang baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh para warganet adalah dengan tidak membagikan berita yang kebenarannya masih dipertanyakan.
Selain itu Polri dan KPU juga tak bosan -- bosannya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan hoax maupun mempolitisasi SARA demi terwujudnya pemilu yang sejuk, aman dan damai.
Selain itu sentimen agama juga haruslah diredam, yaitu dengan tidak menjadikan masjid sebagai tempat untuk melaksanakan praktik politik praktis.
Karena politisasi masjid merupakan upaya untuk mendongkrak suara dengan cara yang tidak benar. politisasi masjid dengan ulama yang terlibat didalamnya merupakan alat manipulasi kekuasaan. Ulama diperalat untuk mendukung pihak tertentu, khususnya yang bertentangan dengan pemerintah. Hal itu akan membahayakan dan pasti akan memecah belah bangsa.
Dalam hal ini tentu ulama dan para takmir masjid memiliki peran sebagai benteng atas dakwah yang cenderung provokatif. Apalagi isu agama merupakan isu yang cepat menyebar.
Pemilu di Indonesia haruslah menjadi inspirator bagi negara demokrasi di belahan dunia yang lain. Tentu tidak ada negara lain yang memiliki keragaman seperti Indonesia, dimana suku -- sukunya berbeda, tiap daerah memiliki bahasa dan logat yang berbeda, namun bisa disatukan dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Tentu lagu "Apa kata dunia" bisa bersenandung apabila masyarakat masih saja riuh dengan permasalahan 01 atau 02. Perbedaan adalah keniscayaan, namun rasa persatuan adalah langkah nyata dalam mewujudkan politik yang menyejukkan.
