Meskipun isi tulisan ini berhubungan dengan Koperasi yang di dalamnya saya terlibat, tapi tidak salah saya membagikan hal ini di Kompasiana. Adanya kekurangan dalam memahami yang namanya "keberpihakan kepada rakyat kecil" seperti yang sering dilagukan dan dinyanyikan di tanah air ini sering membawa kita pada sebuah masalah tak berujung. Bukan hanya dalam berkoperasi, dalam berpolitik pun demikian. Selama menjadi pengurus di Koperasi ini, saya menuai banyak pengalaman, baik hal-hal yang berurusan dengan anggota yang saya sebut di atas tadi, maupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Tanggal 16 Desember 2014 yang lalu, saya menulis topik "Pelaku Koperasi Illegal Hendaknya Digiring ke Sidang Tipikor". Tulisan ini saya layangkan berdasarkan pengalaman yang sudah saya temui di lapangan. Bahkan, baru-baru ini, ketika saya menelpon salah seorang di Kementrian Koperasi di Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, yang pernah berkunjung ke Kantor kami, saya mendapat informasi bahwa karena kurangnya pengawasan terhadap Koperasi-koperasi yang telah menerima dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), akhirnya menjadi salah satu alasan juga bagi LPDB saat ini mengalami moratorium.
Sebagai kesimpulan, ketika banyak orang memanfaatkan hal-hal yang tampak sederhana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan diperoleh dengan cara melanggar hukum dan moral, kendati hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saya yakin suatu saat juga akan ditunjukan di tempat yang terang. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun itu hanya sedikit, suatu saat juga akan diambil kembali daripadanya sebanyak sepuluh kali lipat. Oleh karena itu, kalau namanya Koperasi, jangan sekali-sekali diubah menjadi "Kuperasi".