Mengamati dinamika sosial politik di media sosial pasca pencalonan Ganjar Pranowo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhir pekan lalu, cukup membuat ketar-ketir.
Jangan-jangan, keterbelahan di tengah masyarakat akibat pemilu dan plipres seperti yang terjadi pada Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019, serta Pilkada DKI 2017 kembali akan terjadi pada Pemilu dan Pilpres 2024.
Pragmentasi Pilpres 2024 sudah mulai jelas terlihat, meskipun proses kontestasi formal antar peserta Pemilu seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Â tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024, belum mulai.
Jargon "Perubahan" dan "Meneruskan" menjadi dua tema besar utama yang menjadi dasar pragmentasinya.
Personifikasi pengusung perubahan terdiri dari 3 partai, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dengan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Sedangkan yang meneruskan, terdiri dari dua koalisi dan PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi oleh Partai Golkar, PAN dan PPP yang hingga kini belum jelas siapa bacapres yang akan diusungnya.
Satu lagi, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan berisikan Partai Gerindra dan PKB, bacapres yang diusungnya Prabowo Subianto.
PDIP, hingga tulisan ini dibuat Selasa (24/04/2023) belum menentukan dengan siapa akan berkoalisi meskipun sudah menenrukan bacapresnya, yakni Ganjar Pranowo.
Kelompok "meneruskan" ini oleh sejumlah pengamat politik nasional dianggap sebagai All President Man, atau orang-orang yang selama ini menjadi lingkaran dalam Pemerintahn Presiden Jokowi.
Dengan demikian, sudah pasti program kerja mereka adalah meneruskan seluruh program kerja Jokowi, dengan sedikit modifikasi untuk mempertajam kerja-kerjanya secara praksis.
Artinya mereka akan meneruskan Proyek Ibukota Negara baru (IKN), kebijakan ekonomi ala Jokowi pun pasti akan terus dilanjutkan, termasuk pembangunan infrastruktur serta berbagai program lain yang ada dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi.
