Sebenarnya, tak ada yang salah dengan kedua jargon tersebut, andai yang diperdebatkan oleh para calon dan pendukungnya berkaitan dengan program kerja yang akan ditawarkan oleh kedua belah pihak.
Pengusung perubahan misalnya, tak pernah memaparkan apa saja yang akan diubahnya atau berbeda dari rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pengusung perubahan, sepertinya belum "berani" secara tegas menyatakan apa saja yang akan diubah atau berubah dari rezim Pemerintahan saat ini.
Belum ada terdengar, mereka dengan tegas menyatakan kalau Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan berkuasa, maka Proyek IKN sesuatu yang banyak mereka tentang saat ini, bakal direvisi atau tak akan dilanjutkan.
Dalam hal pengelolaan keuangan negara, mereka akan menghentikan berutang atau menguranginya dengan sangat signifikan.
Atau yang berkaitan dengan oligarki seperti yang riuh didengungkan oleh para pendukungnya, dan program kerja apapun lah itu, yang jelas mewakili kata "berubah." Berbeda dengan rezim Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Karena sejatinya, Perubahan memiliki kata dasar ubah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinyaÂ
"menjadi lain (berbeda) dari semula:Â wajahnya agak ~ ketika dirasanya sambutanku tidak begitu hangat; dunia rupanya sudah ~ , wanita sekarang berambut pendek;"
Apabila diberi imbuhan per-an, ubah menjadi "Perubahan"memiliki artiÂ
"hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran: rupanya ~ cuaca masih sulit diperhitungkan; 2 Man perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya;"
Intinya, apabila mengusung jargon perubahan, ya harus berbeda dengan apapun yang ada saat ini atau status quo.
