Kementerian dan Lembaga Rapat di Hotel, Bentuk Pemborosan? Belum Tentu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyentil perangai jajaran Pemerintah Daerah yang sering menggelar rapat-rapat internal dilingkupnya di hotel atau di luar kota.

Ia menyebutkan, kebiasaan itu meruapakan pemborosan. Apalagi rapat sedianya masih mungkin bisa dilaksanakan di kantor mereka masing-masing.

"Banyak sekarang kepala daerah yang menyelenggarakan rapat di luar, di hotel segala macam, apalagi di luar kota dikit, supaya ada SPD-nya segala macam. Apakah ini bisa diatasi oleh APH? Nggak akan bisa, karena nggak ada yang salah aturannya. Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan," kata Tito, seperti dilansir Detik.com. Kamis (09/03/2023), kemarin.

Fenomena penyelenggaraan rapat-rapat Kementerian dan Lembaga (KL) Negara di hotel ini tak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah, KL ditingkat pusat pun demikian.

Isu rapat di hotel  sama dengan pemborosan pun sudah bergulir sejak lama,jauh sebelum rezim pemerintahan saat ini. 

Sebenarnya,dari sisi politik pengelolaan fiskal negara yang pendekatannya counter cyclical, penyelenggaran rapat di hotel oleh berbagai Kementerian dan lembaga, seperti dua mata uang yang berlawanan, satu sisi bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran, sisi lainnya sebagai salah satu bentuk dari peran fiskal negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Apalagi dalam kondisi perekonomian seperti saat ini yang masih dalam tahap pemulihan, setelah"sakit" dihantam Pandemi Covid-19 yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi akibat situasi geopolitik dunia yang panas dan tidak menentu, hasil dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Dan kita tahu juga, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri. 

Mengutip Biro Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen, sektor konsumsi rumah tangga domestik berkontribusi sebesar 53,65 persen dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Artinya, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 

Dengan menyelenggarakan rapat-rapat KL di hotel secara tidak langsung negara berkontribusi untuk mengungkit daya beli masyarakat, sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa mark up anggaran atau kongkalikong untuk memperoleh keuntungan secara pribadi

Hah kok bisa, bukan kah itu bentuk dari pemborosan?

Begini ceritanya, perlu diketahui,  hotel sebagai ssbuah entitas bisnis memiliki ekosistem yang terdiri dari pemilik modal, para pekerja, suplier, dan masyarakat sekitarnya.

Ketika sebuah KL menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel, artinya akan ada uang masuk ke hotel, yang nantinya bisa dipergunakan untuk membayar gaji para pekerjanya, setelah mendapatkan gaji tentu saja para pekerja tersebut akan membelanjakan juga uangnya untuk kebutuhan sehari-hari diri dan keluarganya.

Kebutuhan sehari-hari para pekerja itu akan menimbulkan permintaan terhadap barang produksi yang lain, alhasil produsen  bisa berproduksi dan menghadirkan guliran ekonomi. .

Pun demikian dengan suplier, saat KL menyelenggarakan rapat, membutuhkan makanan, bahan bakunya didapatkan dari suplier sehingga menciptakan permintaan terhadap sayuran, buah-buahan dan bahan makanan lainnya, ujungnya hasil pertanian bakal tersrap pasar.

Bagi pemilik modal, sangat mungkin keuntungannya diakumulasikan untuk membuka kembali hotel baru  atau  usaha lainnya, yang berarti akan menyerap tenaga kerja baru. 

Ketika operasional hotel menggeliat, ekonomi disekitar hotel itu berada pun biasanya ikut bergerak, menciptakan ekosistem ekonomi.

Terus berputar serupa supply chain yang menggerakan roda perekonomian masyarakat

Nah, dalam situasi ekonomi yang masih belum pulih benar seperti saat ini, peran pemerintah menjadi penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Instrumen fiskal yang dapat digunakan adalah APBN, dari sinilah belanja KL itu berasal. Agar APBN  memberi dampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, mereka harus belanja untuk mendorong roda perekonomian nasional.

Salah satunya dengan melakukan rapat-rapat di hotel, jadi tak melulu bicara pemborosan, 

Secara teori, pendekatan fiskal seperti ini disebut countercyclical.

Ketika berada dalam masa sulit atau resesi, Pemerintah meningkatkan belanjanya, serta memangkas pungutan pajaknya.

Sementara saat ekonomi lagi booming, pemerintah mengerem belanjanya, sambil menaikan pajaknya.

Bayangkan kalau saat resesi, pemerintah juga ikut mengerem belanjanya seperti sektor swasta, pertumbuhan ekonomi negara tersebut pasti jeblok sejebloknya.

Sebaliknya, overheating ekonomi bakal terjadi yang ditandai dengan inflasi tinggi, jika saat ekonomi booming, pemerintah terus belanja dan tak menaikan pajak.

Biasanya pendekatan fiskal countercyclical ini akan diiringi juga dengan kebijakan moneter Bank Sentral, menurunkan suku bunga saat ekonomi drop dan menaikan suku bunga  saar ekonomi tengah melaju kencang.

Namun demikian, bukan berarti semua harus jor-jor-an membuang-buang anggaran untuk kebutuhan yang tak perlu, ya seimbangkan saja.

Jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu boros.