Sepertinya, Pemerintah sudah kehabisan opsi untuk mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diharga saat ini, Pertalite Rp. 7.650 per liter dan Solar Rp. 5.150 per liter.
Anggaran subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp.502,4 triliun sepertinya tak akan cukup jika Pemerintah tidak melakukan kenaikan harga atau melakukan pembatasan konsumsi BBM.
"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun gak akan cukup," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir Suara.Com. Selasa (22/08/22).
Dengan anggaran sebesar itu, Pemerintah hanya bisa menyediakan BBM sampai dengan bulan Oktober saja.
Lebih dari itu, dibutuhkan tambahan anggaran yang menurut hitungan Kemenkeu bakal mencapai angka Rp. 198 triliun, untuk menambah kuota BBM dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta kilo liter yang diperkirakan bakal cukup hingga akhir tahun.
Angka yang sangat besar, artinya  APBN 2022 harus menyediakan total anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp. 700 triliun, terbesar sepanjang sejarah negeri ini.
Jika itu yang terjadi, kekhawatiran APBN akan jebol sangat mungkin terjadi. Opsi pembatasan sepertinya sulit dilakukan ditataran pelaksanaannya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dengan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai alat untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi hanya ditujukan kepada mereka yang berhak saja tak berjalan sesuai harapan. Alhasil konsumsi BBM bersubsidi tetap saja tinggi.
Seperti diungkapkan Dewan Energi Nasional, ternyata Pertalite justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki mampu.
Tak ada jalan lain bagi Pemerintah, selain mengurangi subsidi BBM dan mengarahkannya menjadi subsidi yang lebih tetap sasaran.
Konsekuensinya, harga BBM jenis pertalite dan Solar akan naik. Sejumlah Pengamat Ekonomi dan Energi menyebutkan besaran kenaikan tersebut akan mencapai 30 persen, Pertalite akan berada dikisaran harga Rp. 10.000 -an per liter dan Solar akan ada di harga Rp. 8.500 -an per liter.
