Sejak awal program balap mobil listrik formula e diluncurkan pro dan kontra rencana pelaksanaannya sudah terjadi.
Pihak yang pro beranggapan bahwa balapan ini meskipun biayanya cukup besar bakal mampu mendongkrak nama Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di dunia lainnya.
Selain itu mereka berkeyakinan, secara ekonomi, perputaran uang akibat penyelenggaraan formula e ini akan meningkat tajam.
Tingkat hunian hotel, cafe, restauran bahkan penjualan suvenir bakal moncer, lantaran mereka yakin balapan formula e akan membawa ribuan penonton baik lokal maupun luar negeri untuk masuk dan mengeluarkan uang di Jakarta.
Lebih lanjut, penyelenggaraan formula e akan berdampak besar bagi sektor investasi, mereka yakin formula e akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga mereka berminat menanamkan modalnya di Indonesia.
Kemudian, dampak positif lainnya bakal dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah alias UMKM.
Dengan event ini mereka bisa menjual suvenir, apparel, hingga kuliner.
Di luar masalah ekonomi, sepertinya Anies Baswedan ingin menunjukan bahwa Jakarta merupakan salah satu ibukota yang ramah lingkungan, secara formula e merupakan balapan mobil listrik yang dikenal ramah lingkungan.
Sementara mereka yang kontra menyebut bahwa penyelenggaraan formula e, tak lebih sebagai proyek mercusuar yang memiliki manfaat minimal bagi masyarakat Jakarta.
Salah satunya menurut ekonom LIPI Carunia Mulya Firdausyi seperti dilansir Kompas.com.
Ia berkeyakinan bahwa dampak penyelenggaraan formula e bagi perekonomian masyarakat Jakarta tak akan signifikan, termasuk efek berantai perekonomian seperti yang digadang-gadang Anies Baswedan.
"Karena dia tidak akan memberikan dampak turisme, tidak akan memberikan dampak konsumsi, tidak akan memberikan dampak investasi, enggak ada yang dibutuhkan DKI," katanya, beberapa waktu lalu.
Belum lagi, masalah lokasi penyelenggaraan yang rencananya akan dilangsungkan di seputaran Monas, yang berpotensi merusak keberadaan bangunan cagar budaya yang ada disekitarnya.
Meskipun fakta-fakta tersebut terpampang di depan mata, tetapi Gubernur Anies Baswedan terlihat ngotot sekali untuk tetap menyelenggarakan balap mobil listrik formula e ini.
Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah DKI Jakarta Pemprov DKI telah mengeluarkan dana dari APBD DKI tahun anggaran 2019/2020 untuk program ini mencapai Rp.983,31 milyar.
Dalam situasi normal saja tanpa pandemi Covid-19 banyak pihak yang menolak ajang balap formula e ini diselenggarakan di Jakarta, apalagi saat pandemi.
Asumsi keuntungan secara ekonomi seperti yang digembar gemborkan Anies yang berasal dari sektor pariwisata dan perdagangan yang datang dari jumlah pengunjung yang akan datang ke Jakarta, karena pandemi masih berlangsung sudah hampir dapat dipastikan tak akan terjadi.
Tapi lucunya Anies Baswedan tetap saja ngotot untuk menyelenggarakan balap mobil listrik formula e , meskipun sudah sempat di tunda 2 tahun.
Melalui Intruksi  Gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah tahun 2021-2022, ia mengintruksikan balapan formula e harus tetap dilaksanakan pada Juni 2022 dan hal tersebut menjadi prioritas utama.
Padahal kita tahu, situasi pandemi Covid-19 ini masih terjadi dan tak mudah untuk diprediksi apa yang akan terjadi kedepannya.
Memang betul  pelaksanaan vaksinasi di Jakarta saat ini sudah hampir mendekati herd immunity, tapi mereka lupa di luar wilayah DKI masih jauh sampai kesana.
Artinya potensi penyebaran kembali Covid-19 masih cukup tinggi, kecuali Anies menutup sama sekali akses keluar masuk kota Jakarta.
Dengan demikian agak sulit juga menyelenggarakan balapan kursi tunggal listrik dengan tenang tanpa takut terpapar Covid-19 pada Juni 2022 tersebut, apalagi dengan target ekonomi setinggi itu.
Belum lagi jika dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19, masyarakat dalam masa sulit kok masih tetap saja menyelenggarakan program berbau pemborosan dengan dampak positif yang minimal terhadap masyarakat.
Sebenarnya ada apa dibalik kengototan Anies untuk tetap menyelenggarakan balap mobil listrik formula e ini?
Padahal secara politis pun kondisi Anies Baswedan menjadi lebih terancam dengan diajukannya hak interpelasi terhadap program tersebut, oleh 33 anggota DPRD DKI dari fraksi PDI-P dan PSI.
Penyelenggaraan Formula e ini menjadi simalakama bagi Anies Baswedan, diteruskan risikonya harus berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang secara hitung-hitungan efeknya akan membuat dampak positif penyelenggaraan balapan itu tak akan seperti yang direncanakan.
Di hentikan risikonya lebih berat lagi, karena ada kemungkinan fee yang telah disetorkan pada FEO sebagai pemegang franchise balap mobil listrik tak bisa ditarik kembali.
Alhasil bisa menimbulkan kerugian uang negara yang bisa saja berujung pada tuduhan korupsi. Kondisi yang akan mematikan karir politik Anies Baswedan.
Meskipun kita tak pernah tahu isi Mou antara Pemprov DKI dengan pemegang hak waralaba balap mobil listrik ini.
Apakah jika dibatalkan, uang muka yang telah disetorkan tersebut bisa ditarik kembali atau tidak.
Mungkin karena inilah Anies ngotot untuk tetap menyelenggarakan balap mobil listrik formula e pada Juni 2022 yang akan datang.
Meskipun menurut situs fiaformulae.com dalam jadwal sementara yang mereka rilis Jakarta tak masuk kota yang akan menyelenggarakan formula e tahun 2022.
Program balap mobil listrik Formula e ini, menjadi buah simalakama bagi Anies Baswedan diselenggarakan ditengah pandemi bapak mati, tak diselenggarakan ibu yang mati.
