Semua pejabat negara tersebut merupakan kader PDIP, "The Ruler Party" yang tengah berkuasa di Indonesia. Kondisi yang sangat buruk bagi PDIP.
Bila dibiarkan terus terjadi citranya akan terus memburuk bahkan bisa saja ditinggalkan para pemilihnya, seperti yang terjadi pada Partai Demokrat selepas Susilo Bambang Yudhoyono tak berkuasa lagi.
Mungkin kita masih ingat bagaimana rombongan petinggi PD secara bergantian menjadi pesakitan di tahanan KPK.
Mulai dari Sutan Batoeghana, Ketum PD saat itu Anas Urbaningrum, Nazarudin, Angela Sondakh hingga Andi Mallarangeng dan beberapa kader lainnya hatus mendekam di penjara bahkan hingga saat ini.
Karena kasus korupsi lah, perolehan suara PD dalam 2 pemilu terakhir terus tergerus hingga mendekati gurem.
Jika PDIP tak segera berbenah dan terus saja kader-kadernya yang memegang jabatan ditangkapi penegak hukum karena kasus korupsi, bukan tidak mungkin nasibnya akan seperti PD, nyungsep.
Meskipun kondisinya tak akan separah Demokrat, tapi paling tidak PDIP harus menyerahkan predikat pemenang pemilu pada partai lain.
Apalagi dalam pemilu 2024 nanti, PDIP tak memiliki sosok seperti "Jokowi" yang mampu mengerek suara PDIP menjadi pemenang Pemilu seperti 2 periode terakhir.
Namun demikian, saya tak akan pernah menyebutkan bahwa PDIP sarang koruptor seperti yang diungkapkan pihak oposisi, lantaran jika diamati secara seksama banyak kader PDIP yang terlibat korupsi lantaran PDIP sedang berkuasa dan jabatan publik banyak diduduki para kadernya dan itu alamiah saja seperti halnya Demokrat saat berkuasa.
Tetapi bukan berarti itu excuse yang dapat membenarkan tindakan korupsi itu. Tetap saja seharusnya apapun kondisinya korupsi tidak dilakukan oleh siapapun termasuk oleh pihak yang tengah berkuasa.
Untuk itulah makanya PDIP harus benar-benar membina atau mengingatkan terus kadernya agar tak terlibat dalam upaya menggangsir uang negara.
