Haru biru konflik di Partai Demokrat terus memanjang, mengular dan berputar-putar bak sinetron Indonesia tak tentu arah.
Konflik yang sebenarnya berawal dari internal mereka sendiri, tetapi disikapi dengan kegenitan politik elektabilitas disertai kementahan dalam menyikapi perbedaan pandangan akhirnya menguar menjadi konsumsi publik.
Tokoh utama dalam "sinetron" Demokrat ini anak dan ayah yang merasa dirinya "pemiliki sah" partai yang didirikan pada tahun 2001 ini.
Karena merasa menjadi pemilik, maka apapun yang dilakukan oleh mereka dalam kacamata Keluarga Besar Yudhoyono ya sah-sah saja. Padahal PD didirikan oleh banyak pihak, dan jika mengacu pada akta pendirian partai seperti yang banyak disampaikan oleh para pendirinya, nama SBY sama sekali tak tercantum sebagai pendiri partai, apapun alasannya saat itu.
Andaipun ia memang dianggap sebagai salah satu penggagas, pendiri, atau apapun itu, rasanya tak elok mengklaim partai tersebut layaknya perusahaan pribadi, jangan Tuhan tidak suka.
Selain itu Klan Yudhoyono ini seolah menutup mata bahwa dalam sebuah partai atau organisasi modern apapun selalu akan ada faksi-faksi di dalamnya, sehingga kemungkinan untuk konflik itu ada dan biasa saja.
Apabila konflik terjadi, ya selesaikanlah secara internal tanpa perlu melibatkan pihak eksternal yang sebenarnya tak tahu menahu dengan urusan rumah tangga organisasi atau partai yang bersangkutan.
Jika Kongres Luar Biasa memang diminta secara sah oleh para anggotanya, kenapa pula harus disebut kudeta apalagi kemudian disambung-sambungkan dengan pejabat negara yang kini tengah berkuasa, seolah mereka itu sedang caper.
Tanpa pihak eksternal pun sebenarnya dari awal memang sudah dapat terpetakan posisi faksi-faksi yang ada di PD, yang memungkinkan ada konflik di dalamnya.
Dalam hal Partai Demokrat, menurut beberapa sumber bacaan, diluar kubu Susilo Bambang Yudhoyono dan sang Putra Mahkota Agus Harimurty Yudhoyono ada 4 faksi di dalam partai berlambang logo mercy ini.
Menurut salah satu pendiri Partai Demokrat Yus Sudarso 4 faksi yang masing-masing adalah merupakan pendiri Partai Demokrat.
Pertama, faksi di bawah barisan Ketua Umum Partai Demokrat 2001-2005, Subur Budhisantoso. Kedua, ujar Yus, faksi gerbong Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni mendiang Hadi Utomo.
Lalu ketiga, faksi barisan Ketua Umum ketiga Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Terakhir, faksi mantan Sekjen Demokrat yang juga pernah menjadi ketua DPR Marzuki Alie.
Konon menurutnya, keempat faksi ini lah yang mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pergantian Ketua Umum Partai Demokrat yang kini dijabat oleh AHY.
Mereka semua merasa AHY itu terlalu dipaksakan untuk menjadi seorang ketua umum partai. AHY "dipaksa" duduk menjadi Ketum Demokrat hanya untuk melanggengkan kekuasaan Dinasti Yudhoyono di Partai Demokrat.
Kepemimpinan AHY inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah di Partai Demokrat. Narasi keterpilihan AHY yang disebut "aklamasi" dalam KLB sebelumnya itu menjadi tanda tanya besar.
Karena jika memang itu benar aklamasi, konflik seperti yang terjadi saat ini di PD tak akan pernah terjadi. Jadi jelas ada yang salah dalam proses pemilihan AHY ini.
Seandainya mereka solid mendukung AHY sebagai Ketum seperti yang diklaim oleh sejumlah Pengurus DPP PD. Sejumlah pemecatan terhadap beberapa ketua DPC dan para mantan petinggi dan pendiri Demokrat tak akan terjadi dong.
Artinya memang usulan KLB itu murni datang dari akar rumput. Dan ini lah yang berusaha dinafikan oleh pengurus DPP PD saat ini.
Namun guliran masalah di PD ini tambah membesar, membuat sang Begawan SBY yang seharusnya sudah madhek pandhito, malah harus kembali turun gunung.
Meskipun ia telah mengeluarkan sabda, yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap AHY, bola salju rasa ketidakpuasaan terhadap kepemimpinan Dinasti Yudhoyono di Demokrat terus bergema lebih kencang lagi.
Pemecatan terhadap para kader senior Demokrat yang dianggap berseberangan dengan kebijakan SBY Cs, tak jua mampu membendung atau melokalisir konflik yang tengah terjadi, malah memunculkan konflik baru yang sebenarnya tak perlu terjadi.
Saling sahut pembeberan aib masing-masing di internal Demokrat menjadi seru untuk disaksikan. Borok pengurus dan PD sebagai institusi pun menjadi konsumsi publik.
Alih-alih mendapat simpati,publik malah mencibir dan sangat mungkin berpikir "ngurus konflik internal partai sendiri saja tak becus, apalagi ngurus negara"
Hal ini makin menguatkan posisi para senior yang bersebarangan dengan klan SBY. Dan sepertinya mereka akan tetap memaksakan KLB PD terlaksana.
KLB yang diinisiasi oleh "oposisi AHY" ini, konon katanya akandilaksanakan pada bulan Maret 2021 ini. Meskipun fakta ini mati-matian dinihilkan oleh kubu SBY, tapi rasanya ada rasa jeri juga.
Jika KLB ini terjadi saya rasa Partai Demokrat secara resmi akan pecah, apakah perpecahan ini akan melahirkan "Partai Demokrat Perjuangan" atau "Another Partai Demokrat"
Dan ini jelas akan merugikan Demokrat secara keseluruhan, elektabilitasnya akan semakin tergerus, cita-cita menempatkan AHY sebagai pemimpin nasional pun akan semakin kehilangan pijakan.
Jangan-jangan pada Pemilu 2024, hanya untuk lolos dari parliament treshold saja Partai Demokrat harus bersusah payah meraihnya, jika kondisi seperti ini tak segera dibereskan dan perpecahan internal kadung terjadi.
Mungkin akan lebih baik jika SBY menginisiasi pertemuan semua faksi di Demokrat untuk berbicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan konflik ini.
Tak perlu melibatkan atau menyebut pihak luar dalam konflik internal seperti ini, toh jika di dalamnya sudah benar-benar solid infiltrasi apapun dari luar tak akan mampu tembus.
