Kemudian lebih dari 115 orang anggota KPUD dan Bawaslu daerah yang dinyatakan positif Covid-19. Dan sudah dapat dipastikan juga mereka yang tertular itu akan menulari lagi  kepada orang yang ada disekitarnya, karena mereka itu hampir selalu ada dikerumunan orang.
Dan yang paling dahsyat ada aturan yang membolehkan konser musik dalam kampanye yang dikeluarkan oleh KPU yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19 yang seperti sengaja memberi celah agar terjadi kerumunan massa.
Dalam pasal 63 PKPU 10/2020 menyebutkan ada tujuh kegiatan yang diperbolehkan dilakukan oleh para calon kepala daerah yang dianggap tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan undang-undang.
Ketujuh kegiatan itu adalah, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik. Kegiatan olahraga seperti gerak jalan santai dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai dan/atau melalui Media Daring.
Tak perlu jadi orang jenius untuk memastikan bahwa sebagian besar dari tujuh kegiatan itu akan menimbulkan kerumunan massa, sesuatu yang terlarang dilakukan jika kita ingin memutus mata rantai penyebatan virus corona seri terbaru ini.
Walaupun kemudian ada batasan-batasan jumlah peserta yang boleh mengikuti kegiatan tersebut, apa jaminannya pendukung calon kepala daerah akan mematuhi  aturan tersebut.
KPU dan pemerintah kan tidak sedang menyelenggarakan Pilkada di Jepang yang masyarakatnya memang disiplin dan cenderung mengikuti aturan.
Pilkada ini berlangsung di Indonesia! yang masyarakatnya cenderung tak disiplin dan abai terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Saya jadi benar-benar bingung dengan cara berpikir pemerintah ini, makan di restauran dan warung makan dilarang, tapi konser musik untuk Pilkada diperbolehkan.
Kalau memang pemerintah  berniat menjerumuskan rakyatnya dalam katastropi pandemi Covid-19, sekalian saja semua laramgan-larangan itu dicabut semua. Kembalikan saja hidup ini menjadi normal seperti sebelum pandemi terjadi.
Walaupun tentu saja saya yakin tak ada niat itu daei pemerintah, tapi kalau faktanya seperti ini. Ya jangan salahkan rakyat juga jika mereka tak patuh pada protokol kesehatan.
Alangkah lebih baiknya, jika Pilkada ini ditunda saja hingga waktu yang memungkinkan. Toh Indonesia tak akan otomatis menjadi susah, jika Pilkada ditunda beberapa bulan.
Fokus saja pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya. Itu aja belum bisa tertangani kan? Buktinya kasus positif kini merambat naik dengan kecepatan mengkhawatirkan dan ekonomi pun makin terpuruk.
Ayolah pak Jokowi tunda saja pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, daripada lebih banyak membawa mudharat dibanding manfaatnya.
