Jika diamati dan dibaca secara seksama dokumen-dokumen yang tersaji dalam bentuk kabel diplomatik itu membantah narasi tunggal yang selama ini digembar gemborkan oleh Orde Baru pimpinan Soeharto.
Bahwa masyarakat yang dibantai pasca G30SPKI tahun 1965 adalah komunis atau mereka yang terkait langsung dengan kejadian yang menewaskan 7 Jendral Angkatan Darat dan merupakan upaya kudeta yang dilancarkan oleh PKI.
Dalam salah satu dokumen lain tertanggal 20 November 1965, dinas Intelejen AS mencatat bahwa mereka yang disebut sebagai pendukung atau simpatisan PKI kebingungan ketika mereka dituduh terlibat atau tahu soal Gerakan 30 September.
Karena sebagian besar dari mereka memang tidak pernah mengetahui hal itu.Â
Nah sekarang, bagaimana sikap AS sendiri menyikapi tindakan Soeharto saat menjatuhkan rezim Soekarno?
Dalam dokumen lain tertanggal 12 Oktober 1965, kabel diplomatik  Kedubes AS di Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri AS, menyebutkan bahwa Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan untuk menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara barat lain untuk memberi tahu kemungkinan tersebut.
Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi negara-negara barat berupa bahan-bahan pokok.
Lantas Bagaimana Reaksi Pemerintah Indonesia saat ini, terkait dokumen-dokumen yang dirilis AS tersebut?
Menurut Jendral Wiranto yang saat dokumen itu dirilis pada tahun 2017 menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Dokumen yang merupakan kompilasi dari kabel diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Kemenlu AS di Washington, masih harus dipelajari secara mendalam.
Jika kemudian dikaitkan dengan penyelidikan terkait pembantaian massal pasca 1965, hal itu masih butuh penelahaan lebih lanjut agar dokumen-dokumen tersebut valid untuk dijadikan sebagai bahan pembuktian kejadian tersebut.
Pemerintah AS saat  Presiden Barrack Obama berkuasa pada tahun 2009 memang telah memerintahkan dokumen-dokumen rahasia setelah kurun waktu tertentu  baik berupa kabel diplomatik maupun hasil kerja badan intelejen AS untuk dibuka ke publik sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi Pemerintah AS
Nah, salah satunya termasuk dokumen-dokumen terkait Indonesia antara tahun 1964-1968. Proses rilis ke publik ini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut National Decalssification Center.
