Dokumen rahasia milik Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tumbangnya rezim Orde Lama dan situasi politik di Indonesia yang mengiringi pada tahun 1965 telah dirilis ke publik dan masuk dalam kategori declassified pada tahun 2017 lalu.
Terdapat 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang dibuka ke publik dari 3 lembaga AS yakni National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC) dan National Archive and Records Administration (NARA).
Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian catatan Kedutaan Besar AS di Indonesia pada masa terjadinya pergolakan politik di Indonesia saat itu, terutama yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 S/PKI.
Rentang waktu yang tercatat secara detil dalam dokumen tersebut adalah antara tahun 1964 setahun sebelum Pemberontakan PKI terjadi hingga tahun 1968, setelah Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-2.
Banyak hal yang menarik dalam dokumen rahasia AS itu, termasuk di dalamnya menyebutkan keterlibatan Soeharto dalam G30S/PKI dan pembantaian yang terjadi pada para anggota dan simpatisan PKI setelah peristiwa itu.
Menurut arsip yang selengkapnya bisa dibaca disini. Nama Soeharto beberapa kali disebut dalam dokumen-dokumen tersebut.
Dalam dokumen 29 yang dicatat oleh Kedubes AS pada 27 April 1966 berupa kabel diplomatik yang merupakan rangkuman dari berita Harian Angkatan Bersenjata, media yang saat itu didukung militer.
Koran tersebut menyebutkan bahwa Mao Zhe Dong memerintahkan Aidit untuk melakukan Gerakan 30 September dan membunuh semua pejabat yang reaksioner seperti Nasution, Yani, dan Soeharto.
Menurut catatan kesimpulan yang ditulis oleh pejabat intelejen AS dalam Situs NSA, ia menuliskan bahwa:
"Catatan ini tampaknya ingin menjelaskan bahwa Soeharto adalah target awal Gerakan 30 September. Namun fakta yang terjadi kemudian Soeharto luput dari sasaran, malah bertindak sangat cepat untuk mengambil kendali militer, hal ini sejak lama sudah dilihat sebagai indikasi penting keterlibatan Soeharto dalam aksi Gerakan 30 September"
Namun ada hal yang sedikit kontradiktif mengenai keterlibatan Soeharto dalam konstelasi politik yang sangat panas pada tahun 1965 tersebut, yang juga disebut sebagai kamuflase untuk menegasikan keterlibatannya dalam Gerakan 30 September 1965.
Dalam dokumen lain disebutkan bahwa Soeharto tahu benar atau bahkan memerintahkan pembunuhan massal yang terjadi terhadap orang-orang yang dituduhnya sebagai pendukung PKI.
Dokumen bernomor 16 yang merupakan kabel diplomatik rangkuman dari laporan mingguan pada 30 November 1965 yang diberi tajuk "Pengakuan pertama akan pengetahuan dan dukungan Soeharto terhadap pembunuhan massal pendukung PKI"
Dalam dokumen itu, Kedubes AS di Jakarta melaporkan terdapat serangkaian pertemuan dengan kelompok -kelompok pemuda dari beberapa partai. Jenderal Nasution melanjutkan menekan PKI, yang sudah dalam tahap eksekusi massal di beberapa Provinsi di Indonesia.
Tindakan itu disebutkan oleh Kedubes AS,tampaknya merupakan perintah langsung dari Jendral Soeharto, setidaknya untuk pembantaian yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian terkait hal lain yang masih berkaitan dengan situasi politik saat itu, Dokumen nomor 31 yang membahas masalah keuangan yang berjudul "Keuangan Publik:Fragmentasi Valuta Asing" tertanggal 22 Juni 1966.
Kedubes AS melaporkan, setelah Oktober 1965 pejabat AS mengamati (menyetujui) pejabat militer yang merupakan sekutu dekat Soeharto untuk mendekati perusahaan asing dan meminta mereka menyimpan royalti dan uang sewa kewajiban mereka ke rekening bank yang dipegang dan dikendalikan oleh kelompok militer Soeharto.
Hal ini disebutkan sebagai upaya Soeharto untuk menggembosi Rezim Soekarno dari sisi penerimaan uang negara yang berbentuk valuta asing.Â
Kondisi ini diharapkan Soeharto agar dapat mempercepat deligitimasi kekuasaan Soekarno, supaya Soeharto bisa segera mengambil alih kekuasaan.
Sejalan dengan dokumen tersebut, dalam dokumen nomor 38 tertanggal 10 Mei  1967 dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia saat itu dan diyakini sebagai upaya memperkuat posisi Soeharto.
Kedubes AS mencatat, bahwa rezim Soeharto mulai mendekati dan mendorong agar perusahaan-perusahaan asing yang saat Soekarno memimpin meninggalkan Indonesia, kembali lagi berinvestasi di Indonesia.
Undang-Undang mengenai investasi asing yang sama sekali baru kemudian disusun oleh rezim Soeharto. Selain itu Soeharto juga membuka seluas-luasnya konsesi pengelolaan tambang, hutan, dan minyak bumi bagi berbagai perusahaan asing.
Apakah kondisi ini diketahui dan melibatkan Amerika Serikat?
Dalam dokumen-dokumen lain disebutkan bahwa AS tahu persis  skala pembantaian massal yang terjadi pasca G30S/PKI di Indonesia saat itu, dan mereka membiarkan hal itu terjadi.
Jika diamati dan dibaca secara seksama dokumen-dokumen yang tersaji dalam bentuk kabel diplomatik itu membantah narasi tunggal yang selama ini digembar gemborkan oleh Orde Baru pimpinan Soeharto.
Bahwa masyarakat yang dibantai pasca G30SPKI tahun 1965 adalah komunis atau mereka yang terkait langsung dengan kejadian yang menewaskan 7 Jendral Angkatan Darat dan merupakan upaya kudeta yang dilancarkan oleh PKI.
Dalam salah satu dokumen lain tertanggal 20 November 1965, dinas Intelejen AS mencatat bahwa mereka yang disebut sebagai pendukung atau simpatisan PKI kebingungan ketika mereka dituduh terlibat atau tahu soal Gerakan 30 September.
Karena sebagian besar dari mereka memang tidak pernah mengetahui hal itu.Â
Nah sekarang, bagaimana sikap AS sendiri menyikapi tindakan Soeharto saat menjatuhkan rezim Soekarno?
Dalam dokumen lain tertanggal 12 Oktober 1965, kabel diplomatik  Kedubes AS di Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri AS, menyebutkan bahwa Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan untuk menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara barat lain untuk memberi tahu kemungkinan tersebut.
Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi negara-negara barat berupa bahan-bahan pokok.
Lantas Bagaimana Reaksi Pemerintah Indonesia saat ini, terkait dokumen-dokumen yang dirilis AS tersebut?
Menurut Jendral Wiranto yang saat dokumen itu dirilis pada tahun 2017 menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Dokumen yang merupakan kompilasi dari kabel diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Kemenlu AS di Washington, masih harus dipelajari secara mendalam.
Jika kemudian dikaitkan dengan penyelidikan terkait pembantaian massal pasca 1965, hal itu masih butuh penelahaan lebih lanjut agar dokumen-dokumen tersebut valid untuk dijadikan sebagai bahan pembuktian kejadian tersebut.
Pemerintah AS saat  Presiden Barrack Obama berkuasa pada tahun 2009 memang telah memerintahkan dokumen-dokumen rahasia setelah kurun waktu tertentu  baik berupa kabel diplomatik maupun hasil kerja badan intelejen AS untuk dibuka ke publik sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi Pemerintah AS
Nah, salah satunya termasuk dokumen-dokumen terkait Indonesia antara tahun 1964-1968. Proses rilis ke publik ini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut National Decalssification Center.
Mereka mengkurasi dokumen mana saja yang layak dan boleh menjadi konsumsi publik, yang kemudian perilisannya dilakukan oleh National Security Archive.
Ya, itulah AS memiliki mata di hampir seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia.
Tulisan ini bukan bermaksud menguak luka lama atau mendiskreditkan siapapun terkait G30SPKI yang sebentar lagi akan diperingati itu, namun mencoba menyajikan prespektif AS yang tahu persis kejadian tersebut sebagai bahan pembelajaran agar ke depan kejadian G30SPKI dan sejenisnya tak terulang lagi.
