Mohon tunggu...
F. Norman
F. Norman Mohon Tunggu... Wiraswasta -

Pemerhati Sosial dan Politik Amatiran....

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kunonya Rekapitulasi Pilpres, Kalah Canggih dengan Ujian Sekolah

22 Juli 2014   14:48 Diperbarui: 18 Juni 2015   05:36 3733
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="attachment_334386" align="aligncenter" width="540" caption="Lembar Jawaban UN (dok:kesekolah.com)"][/caption]

Sungguh ironis, rekapitulasi Ujian Nasional jauh lebih baik dibandingkan dengan metoda rekapitulasi di Pilpres. Ujian nasional dengan memakai teknologi sederhana, yaitu Lembar Jawaban Komputer (LJK) plus scanner khusus, bisa menyelesaikan rekapitulasi ratusan juta data dalam dua seminggu (jumlah siswa dikalikan jumlah mata pelajaran dikalikan dengan jumlah soal). Bandingkan dengan Pilpres, untuk menyelesaikan rekapitulasi data 478.685 form C1 dari tiap-tiap TPS, memerlukan waktu hampir 13 hari!

Seperti kita ketahui penyebab rekapitulasi Pilpres dan Pilleg berjalan lambat akibat metoda zaman batu, yaitu rekapitulasi berjenjang. Selepas perhitungan suara di TPS, kemudian rekap berlangsung di PPS (kelurahan/desa), setelah itu meningkat ke PPK (kecamatan), KPUD Kota/Kabupaten, KPUD Provinsi dan terakhir di KPU Pusat.  Total ada 5 tahap rekapitulasi setelah TPS dan mempunyai kelemahan sbb:


  • Kesalahan manusia dalam merekapitulasi suara dari satu tahap ke tingkat berikutnya, misalkan dari TPS ke PPS dst.
  • Manipulasi data di antara tahap rekapitulasi, seperti yang terungkap di sidang MK untuk gugatan hasil pilleg kemarin.
  • Menghamburkan dana negara dan peserta Pilpres dengan menyelenggarakan rekapitulasi bertingkat.
  • Ketegangan dan gesekan antarsaksi dan pendukung tiap tahapan rekapitulasi.
  • Waktu rekapitulasi yang lama dan menimbulkan spekulasi dan ketidakpastiaan di masyarakat.


[caption id="attachment_334390" align="aligncenter" width="300" caption="Unduhan Form C1 Di Web KPU (dok: KPU Pusat)"]

1405811728328111080
1405811728328111080
[/caption]

Sesungguhnya KPU Pusat sudah mempunyai metoda yang baik dalam Pemilu kali ini, untuk menjamin transparansi hasil Pemilu, pertama kali dalam sejarah KPU mengunduh semua C1 dari tiap TPS di web mereka.

Sebenarnya pengunduhan C1 di web KPU sebenarnya sudah mencapai 97% pada hari Selasa lalu tanggal 15 Juli lalu. Dalam arti kata hasil Pilpres sudah bisa didapatkan lebih cepat, tetapi data yang sudah diunduh tersebut tidak dikelola sehingga hanya sebagai arsip belaka. Seandainya KPU menambah kolom isian dengan bulatan khusus di C1 layaknya LJK UN, rekapitulasi Pilpres akan lebih cepat terlaksana.

Berbeda dengan UN, pemeriksaan LJK dipusatkan di ibu kota provinsi. LJK dari tiap sekolah akan dikirim langsung ke tempat yang dituju. Seperti di Jakarta, semua lembar jawaban dikirimkan ke Universitas Jakarta.

[caption id="attachment_334393" align="aligncenter" width="300" caption="Mendikbud Meninjau Pemeriksaan LJK Di UNJ Jakarta (dok:tribun news)"]

14058124521143641357
14058124521143641357
[/caption]

Mengutip dari blog sahabat, mesin atau alat untuk membaca LJK ini sendiri disebut scantron. Mengikuti perkembangan teknologi, scantron pun berkembang menjadi semakin canggih. Sistem scantron modern saat ini memiliki teknologi yang cukup tinggi, di mana alat ini menggunakan sensor gambar dan algoritma pengolahan gambar yang sangat canggih.

[caption id="attachment_334395" align="aligncenter" width="581" caption="Pemindaian LJK UN (dok: inilah.com)"]

14058128421799114748
14058128421799114748
[/caption]

Algoritma ini bahkan dapat membedakan bulatan jawaban hanya dari pembacaan bulatan mana yang memiliki goresan paling tebal. Jadi jika Anda mengisi setiap bulatan jawaban pada LJK Anda, alat scantron canggih ini akan menentukan mana bulatan yang diarsir paling gelap dalam setiap barisnya dan menetapkannya sebagai jawaban Anda. Bahkan sistem scantron canggih ini dapat melakukan pembacaan melalui kedua sisi LJK.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun