KIP yang tepat sasaran kepada siswa miskin sudah dimanfaatkan  dengan baik sebagaimana mestinya untuk tujuan pendidikan. Terbukti yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Harbiyah. Menurut Harbiyah, berdasarkan pemantauannya di lapangan, pemanfaatan dana PIP di daerahnya sudah tepat peruntukannya. Para siswa penerima KIP menggunakan dananya untuk membeli sepatu, seragam sekolah, atau perlengkapan sekolah lainnya. Efektivitas dalam pelaksanaan KIP yang masih kurang adalah dalam masalah pendistribusian KIP.
Setelah dilakukan intervensi tersebut hasil yang bisa dilihat sepanjang tahun 2019 adalah angka partisipasi pendidikan meningkat, tetapi disisi lain, angka putus sekolah masih ada pada jumlah yang besar. Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk karegori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah. Sehingga secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332. Terlepas dari data yang dirilis TNP2K, angka partisipasi pendidikan disebut terus meningkat tiap tahunnya. Data yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemdikbud) mengungkap angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah mencapai 88,6% pada tahun ajaran 2018/2019..
Menurut pendapat saya, pada awal pengadaan KIP memang memiliki banyak kendala, tetapi tahun demi tahun selalu ada perbaikan yang dilakukan, sehingga selalu ada peningkatan kinerja. Sayangnya, saat ini hal yang masih menjadi masalah dalam KIP ini adalah pendistribusian KIP, sering kali KIP ini salah sasaran, yang mana masyarakat yang mampu secara ekonomi mendapatkan KIP sedangkan masyarakat miskin justru tidak mendapatkan KIP. Mendikbud perlu meningkatkan lagi pengawasan atas alokasi dananya, dan melakukan pendataan secara berkala, agar data penerima KIP benar-benar data terbaru sehingga bisa tepat sasaran, sehingga terhindar dari tindak kecurangan.
Masalah lain yang ada pada data pendidikan adalah angka putus sekolah yang masih tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, pendistribusian KIP ini bukan hanya untuk siswa miskin yang bersekolah, tetapi juga untuk siswa yang putus sekolah. KIP sudah didistribusikan kepada anak yang putus sekolah, tetapi angka anak putus sekolah dari masyarakat miskin masih tinggi, oleh sebab itu ada faktor lain yang harus segera diperbaiki.
Anak putus sekolah tidak semata-mata diartikan berhenti dari partisipasi belajar, tetapi juga karena ketidakmampuannya mengikuti proses pembelajaran akibat layanan tidak bisa menjangkau anak tersebut. Untuk itu, PIP harus diperluas orientasinya untuk program-program remedial yang membuat anak bisa menikmati proses pembelajaran, dengan begitu akan terhindar dari putus sekolah.
Berdasarkan data pendidikan 2019, bisa dilihat bahwa pemberian KIP ini efektif untuk menambah angka partisipasi pendidikan, terutama untuk anak miskin. Dan untuk angka putus sekolah yang masih tinggi jumlahnya, pemerintah perlu melakukan perluasan program PIP dalam hal proses mengajar dan kulitas pendidikan, contohnya meningkatkan kualitas sistem belajar mengajar dan kualitas tenaga pendidik. Bagi pemerintah, diharapkan untuk perubahan setiap periode selalu diikuti dengan sosialisasi yang jelas baik kepada dinas-dinas, pihak sekolah maupun masyarakat, agar pelaksanaan intervensi ini lebih maksimal.
