Membincang gerakan mahasiswa tentu akan menjadi diskursus panjang dalam perjalanannya. Tak ayal, gerakan mahasiswa yang kini kembali menjadi nafas segar bagi masyarakat. Sebab meski di tengah pandemi Covid-19 tidak menyurutkan aksi kawan-kawan mahasiswa untuk terus berada digarda terdepan mengawal kebijakan.
Termasuk aksi puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Selain menuntut transparansi, massa aksi menganggap, besaran anggaran penanganan Covid-19 dinilai tidak dapat meminimalisir kasus positif. Â
Tapi tulisan ini tidak akan jauh membahas perihal hiruk-pikuk tuntutan tersebut atau masifnya masyarakat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 yang mulai meredup kesadarannya diakar rumput. Penulis justru terpantik melihat hegemoni gerakan mahasiswa utamanya di wilayah Bumi Blambangan tempat penulis dilahirkan. Sebab beberapa kawan yang penulis kenal sempat menyampaikan ihwal dialektika gerakan ini.
Melihat gerakan mahasiswa di Banyuwangi tentu memiliki catatan panjang. Aksi turun jalan serta beragam pola-pola diskusi yang dikembangkan menandakan gerakan ini tak pernah tidur. Meski penulis akui jika repetisi dan pengulangannya akan berbeda jika dibandingkan pada masa akhir 90 an. Jika pada masa itu seluruh gerakan satu suara saat turun kejalan, saat ini justru berbeda.
Dimana masing-masing gerakan terkadang memiliki cara pandang tersendiri saat melihat suatu gejolak sosial di masyarakat. Dampaknya aksi-aksi yang dilakukan kadang justru hanya dilakukan secara mandiri tidak lintas gerakan mahasiswa dari organisasi lain. Entah lantaran cara pandang yang berbeda atau ketidak samaan respon dalam melihat gejolak sosial.
Konflik Kepentingan
Tidak hanya lintas Gerakan Mahasiswa, di dalam organisasi kadang juga muncul polemik yang membedakan cara pandang kita dalam berproses di organisasi mahasiswa. Penulis cukup terdistraksi saat mendengar gerakan mahasiswa dalam hal ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyuwangi memiliki perbedaan cara pandang dalam memilih ketua umum.
Mengapa penulis ingin membahas gerkan ini, sebab tidak hanya di Banyuwangi saja, dari kampus penulis berasal di Malang wadah gerakan ini cukup masif diperbincangkan dan menjadi salah satu wadah pilihan organisasi pergerakan. Tidak hanya dalam sudut pandang wacana pergerakan namun juga marwah dalam keorganisasiannya.
Pun begitu, penulis yang sempat kali terahir melihat perkembangan Gerakan ini di Bumi Blambangan mengaku masygul. Akibat adanya saling silang pandangan hingga mengakibatkan perpecahan antar pengurusnya. Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Banyuwangi, PMII Komisariat Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy menolak keputusan Konferensi Cabang (Konfercab) XXII PC PMII Banyuwangi.
PC PMII Komisariat IAI Ibrahimy merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan ketua di Konfercab sehingga menggelar aksi turun kejalan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng Banyuwangi. Bahkan akibat penolakan tersebut, muncul dualisme kepemimpinan. PC PMII Banyuwangi yang dipimpin Sahabat Saifurrahman, sedangkan PC PMII Banyuwangi Selatan diketuai Ach. Faisal Hikam Hamdani.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kalangan Mahasiswa, utamanya anggota di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi. Sebab dengan adanya dualisme kepemimpinan ini menjadikan perbedaan visi organisasi didalamnya. Meski tidak dipungkiri polemik yang terjadi bagian dari dinamika organisasi yang biasa terjadi, tetap saja hal ini akan berimplikasi negatif.
