Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan respons mengenai Kisruh yang terjadi di institusi Bea Cukai Kementerian Keuangan yaitu serangkaian kontroversi dalam pelaksanaan tupoksi mereka hingga konteks sorotan harta mereka yang tidak korelatif dengan komitmen mereka untuk melayani masyarakat. Presiden mengatakan di sela-sela kunjungan kerjanya di Konawe, Sulawesi Tenggara barusan (14/05/2024), bahwa isu ini akan dirapatkan secara internal bersama jajaran terkait. Artinya, isu ini tidak bisa dianggap remeh mengingat pusat perhatian sekarang ini tertuju pada 'pintu masuk' barang-barang Internasional yang sampai ke Indonesia tersebut. Serangkaian kontroversi dari institusi ini tentunya berpengaruh pada kepercayaan dunia luar utamanya investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Apa yang bisa didalami mengenai konsekuensi secara logis dari isu ini?
Biasanya hal ini berkenaan juga dengan momentum besar, disamping juga pada korelasinya pada kepercayaan akan dunia Global. Bayangkan saja, ketika Pemerintah melalui Presiden baru saja apresiasi bahwa Indonesia baru masuk OECD di akhir masa kepemimpinannya sebagai Presiden tapi ada PR besar yaitu mengenai institusi birokrasi yang belum betul-betul tereformasi dengan baik. Sangat kontradiktif ketika Indonesia digaungkan sejajar negara maju tapi internalnya tidak mencerminkan demikian. Kita sama-sama tahu bahwa Jokowi adalah Presiden yang Reformis dan Pragmatis. Beliau ingin betul-betul ada percepatan dan perubahan, bukan sekedar pada dinamika yang neko-neko. Jiwa beliau sebagai pengusaha kurang lebih terpanggil bahwa ketika ada yang kurang profesional. Sudah selayaknya diseriusi.Â
Masih ingat kisruh yang berlangsung pada Imigrasi di tahun 2022? Presiden marah besar saat itu ketika pelayanan untuk Visa, Visa On Arrival dan KITAS bahkan untuk urusan Golden Visa yang cenderung lamban. Apalagi di saat itu Indonesia sedang memasuki Pemulihan Ekonomi Kenormalan Baru imbas melandainya Covid-19 dan bertepatan dengan momentum G20. Imigrasi sebagai 'pintu masuk' masyarakat Internasional tidak kompeten dan cenderung kaku dalam bertindak, belum lagi serangkaian masalah yang dihadapi salah satunya institusi yang arahnya seakan monoton tidak jelas karena kekosongan kepemimpinan. Bahkan sampai Presiden meminta Dirjen harus diganti (sekalipun saat itu masih Plt) sampai ke tingkat Pelaksana. Rombak total, karena prinsip Birokrasi harus memudahkan dan melayani bukan mengatur dan mengawasi. Rupa-rupanya hal ini terjadi kurang lebih seperti di Bea Cukai dimana mindsetnya masih sekaku itu dalam bertindak. To the point, inilah pintu gerbang Indonesia di mata dunia. Malu ketika situasinya berantakan.
Imbasnya, di akhir tahun diadakan segera Pansel Penunjukkan Dirjen Imigrasi yang baru bahkan atas perkenaan Presiden melalui Sekretaris Kabinet, seleksi dibuka untuk Profesional karena berdasarkan informasi Kemenkumham sendiri pada saat itu prosesnya alot ketika ini dibuka untuk Aparatur Negara (ASN, TNI, Polri). Apalagi Presiden ingin bereksperimen, yang mana ketika APH yang pegang tidak lantas membaik malah cenderung memudar. Sehingga, seleksi juga terbuka untuk non ASN sampai pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa pertama dalam sejarah seorang Profesional atau Dirut BUMN bisa menjadi Dirjen Imigrasi, Direktorat Jenderal yang cenderung sangat 'keras' karena pendekatannya semi-militer. Bayangkan saja Institusi sekaku itu diberikan 'obat pahit nan manjur' dari kepemimpinan ala birokrasi. Lebih dari 1 tahun beliau menjabat, mungkin bisa terlihat secara obyektif pula mengenai serangkaian kinerja beliau, gebrakan beliau dalam membenahi Imigrasi saat ini. Masih sebentar tapi apresiasi tanpa mengurangi pengawasan itu perlu.
Sinyal kuatnya, sepertinya Presiden akan memakai eksperimen yang sama. Hanya saja, yang membedakan adalah Bea Cukai masih ada pejabatnya, kemudian masalah yang terjadi di Bea Cukai jauh lebih kompleks bukan soal tataran pelayanan yang amburadul tapi sampai pada kontroversi mereka yang cenderung 'bermain api' dalam kekakuan layanan mereka bahkan korelasinya pada gaya hidup. Sudah bisa dikatakan sampai lari ke urusan hukum sehingga akan lebih rumit. To the point, implikasinya adalah Presiden akan memutuskan mengganti Dirjen Bea Cukai, para Direktur, Kakanwil bahkan Kepala Kantor sebagaimana yang berlangsung di Imigrasi. Kemudian, atas analisis Menpan-RB dan Persetujuan Setkab, Pansel akan segera dibentuk dengan membuka lowongan terhadap Profesional. Jadi, tidak heran ketika sosok seperti Silmy Karim (para Profesional/Korporat) akan diikutkan untuk posisi seperti ini. Apalagi kita juga sama-sama tahu, Dirjen Teknis Strategis di Kemenkeu mayoritas Internal lama. Sehingga, perlu sentuhan fresh menyikapinya yaitu dengan mengangkat sosok dari luar. Siapatahu bisa bergerak berubah. Wallahualam
