Industri Tekstil RI Terancam! Banjir Produk Asing & Tarif Impor AS 32% Bisa Hancurkan Pasar Lokal

Kebijakan tarif impor timbal balik atau Reciprocal Tariffs yang diterapkan oleh Amerika Serikat [AS] telah memberikan tekanan besar terhadap industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki di Indonesia. 

Dengan tarif impor sebesar 32% untuk produk Indonesia, industri dalam negeri menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing ekspor ke AS. Sementara itu, Vietnam [46%], Kamboja [49%], dan China [34%] juga terkena tarif tinggi, yang memicu lonjakan ekspor mereka ke pasar alternatif, termasuk Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan domestik, seperti Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] Nomor 8 Tahun 2024 yang belum direvisi, menyebabkan banjirnya impor produk tekstil ke pasar domestik. 

Kita akan menganalisis dampak kebijakan tersebut dan mengusulkan solusi berbasis pendekatan regulasi, ekonomi, dan strategi industri untuk menjaga daya saing Indonesia.

Dampak Tarif Impor AS terhadap Industri Tekstil Indonesia

1. Penurunan Ekspor dan Hilangnya Pasar Utama

Berdasarkan data 2024, ekspor pakaian jadi Indonesia ke AS mencapai 61,4%, sementara ekspor alas kaki mencapai 33,8%. Dengan meningkatnya tarif impor, banyak merek internasional yang beroperasi di Indonesia kemungkinan akan menurunkan jumlah pesanan ke pabrik lokal. Hal ini akan mengurangi volume produksi dan mengancam keberlanjutan industri tekstil dalam negeri.

2. Banjirnya Produk Impor ke Pasar Domestik

Vietnam, Kamboja, dan China yang juga terkena tarif tinggi akan mencari pasar alternatif, salah satunya Indonesia. Dengan regulasi impor yang longgar, seperti yang tercantum dalam Permendag 8/2024, pasar domestik justru dibanjiri produk-produk asing dengan harga lebih murah. Hal ini berpotensi menekan produsen lokal dan meningkatkan risiko deindustrialisasi sektor tekstil.

3. Ketidakpastian Regulasi dan Daya Saing yang Menurun

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan kompetitif. Ketidakpastian regulasi, seperti tertundanya revisi Permendag 8/2024, membuat industri sulit beradaptasi dengan perubahan pasar global.