Dalam sistem presidensial para pemegang kekuasaan pemerintah memisahkan presiden dari institusi parlemen, Â hal ini tentunya memperkuat isolasi legitimasi politik yang sejajar antar presiden parlemen.Â
Tentunya ketika menangungi jalannya suatu pemerintahan jabatan bagi seorang presiden memiliki campur unsur sebagai perwakilan rakyat.Â
Maksudnya, presiden itu tidak mungkin menjalankan pemerintahan dengan kaki dan tangannya sendiri, tentunya presiden memiliki wakil presiden dan menteri-menteri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas semua jabatan yang ada dalam satu organisasi.Â
Berbeda halnya dengan sistem parlementer, dalam sistem ini pandangan supremasi parlemen tidak sepenuhnya dapat dipisahkan, telebih negara-negara yang mematuhi supremasi parlemen, sehingga pemisahan antar cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak ada.Â
Sehingga suatu lembaga penyelenggara pemerintahan dengan lembaga parlemen ini terpisah dan seluruh jabatan yang ada terlebih dalam lembaga kepresidenan ini tidak bisa diintegrasikan oleh anggota parlemen. Hal ini hadir karena pada hakekatnya kekuasaan penyelenggaran pemerintahan ini sepenuhnya berada dibawah nanguan presiden.Â
Apabila dikaitkan dengan adanya sistem kepartaian yang ada di Indonesia tentunya hal ini lebih dipengaruhi oleh sistem parlementer, ketika partai politik banyak yang menduduki kursi parlemen otomatis akan lebih mudah terjadi pergantian pemerintah yang sesuai dengan tatanan politik yang ada di parlemen. Jadi bisa dibilang sistem presidensial ini presiden mendapatkan legitimasi karena dari rakyat melalui pemilu, bukan dari partai politiknya.Â
Akan tetapi berbeda ketika hal ini berada ketika berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya hal ini terdeteksi adanya saling terhubungnya antara sistem kepartaian dengan sistem presidensial yang dimotorinya. Salah   satu   konsekuensi   sistem   Presidensial   dengan   multi   partai terpolarisasi adalah  sangat  sulit  seorang  calon  Presiden  meraih  dukungan mayoritas tanpa koalisi (Umar 2021).
