Demokrasi yang Terwakili: Antara Keseimbangan dan Ketimpangan

Demokrasi adalah sistem yang menjamin hak dasar  setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana Keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat diambil berdasarkan persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung atau perwakilan. Sistem ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, dimana pemikir besar Yunani Aristoteles memberikan definisi yang  menjadi dasar  demokrasi modern.

Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang  dipilih oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling adil dan  paling mencerminkan keinginan rakyat. Di Yunani kuno, demokrasi dipraktikkan secara langsung, dengan warga berkumpul dalam forum politik dan mengambil keputusan Bersama.

Demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung adalah suatu jenis sistem demokrasi yang beroperasi berdasarkan perwakilan politik. Artinya, rakyat mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan politik yang berdaulat kepada sekelompok pejabat terpilih. 

Tujuan demokrasi perwakilan sama dengan demokrasi langsung: memberikan masyarakat model manajemen politik  yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien dan pluralistik. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan suara dan tren yang berbeda. Hal ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang damai dan terorganisir berdasarkan aturan yang diterima bersama.

Demokrasi perwakilan, sebagai bentuk pemerintahan umum yang ditemukan di banyak negara saat ini, mempunyai banyak kontradiksi yang perlu dipertimbangkan. Sekalipun dianggap sebagai sistem politik yang mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi perwakilan juga memiliki aspek-aspek yang menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan kekuasaan politik, seperti:

• Pengambilan Keputusan Politik: Dalam demokrasi perwakilan, keputusan politik dibuat oleh perwakilan yang dipilih secara publik. Namun kontradiksi muncul ketika kepentingan swasta atau kelompok tertentu mengambil alih kepentingan publik. Elit politik dan kelompok kepentingan tertentu seringkali memiliki akses  lebih besar terhadap kekuasaan politik dan dapat mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
• Partisipasi Politik: Demokrasi perwakilan mengasumsikan bahwa partisipasi politik oleh perwakilan cukup untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Namun, kesenjangan dapat muncul ketika akses politik tidak setara dan  partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting terbatas. Masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi  aktif dalam proses politik, dan ekspresi tulus dari beragam suara dan pandangan dapat dibatasi.
• Representasi yang Adil: Konflik juga muncul terkait representasi politik yang adil. Demokrasi perwakilan mengandalkan pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil yang  mewakili kepentingan rakyat. Namun, sistem pemilu seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan dalam keterwakilan gender, kelompok etnis, dan kelompok minoritas lainnya. Akibatnya,  suara dan keinginan sebagian orang mungkin tidak terefleksikan dengan baik di lembaga-lembaga politik.

Meskipun demokrasi perwakilan mempunyai kontradiksi yang mencerminkan kelemahan dalam sistem politik,  demokrasi perwakilan juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengharapkan  kepentingan mereka terwakili dalam pengambilan keputusan politik. 

Melalui kesadaran dan partisipasi aktif, kontradiksi-kontradiksi ini dapat diatasi, demokrasi diperkuat, dan  pemerintahan yang lebih adil dan responsif dapat dicapai.  

Penting bagi para wakil  terpilih untuk bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka wakili. Sistem pemantauan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin partisipasi politik yang lebih inklusif dan setara. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mendorong kesetaraan akses politik, pendidikan politik yang lebih baik, dan partisipasi kelompok-kelompok yang kurang terwakili  dalam proses politik. Sistem pemilu perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa keterwakilan politik mencerminkan keberagaman Masyarakat. 

Kuota gender dan langkah-langkah positif lainnya dapat diterapkan untuk memastikan keterwakilan kelompok minoritas dan marginal yang lebih seimbang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, demokrasi perwakilan akan menjadi lebih inklusif dan adil, serta lebih mampu menanggapi keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.