Pengalaman Pindah dari Pemerintah Daerah ke Pusat

3. Drama harga tanda tangan

Aku menyadari, jangankan untuk pindah ke pusat, untuk pindah ke daerah tetangga saja tidak gratis. Kesadaranku itu berangkat dari cerita para pegawai yang katanya sudah menjadi rahasia umum itu nominalnya sampe 2 digit. Aku gak punya simpanan banyak saat itu. Meski demikian, prinsipku tegas, pun kalau ada uang, tak akan aku gunakan untuk bayar mereka yang meminta uang sabun agar proses administrasiku lancar.

Sekali lagi, karena privilage sebagai pejabat struktural eselon 4, aku sendiri yang menyatakan berulang kali kepada Kepala Daerah bahwa proses administrasi surat menyurat ini akan aku urus sendiri, minta tanda tangan kepada kepala satuan kerja/instansi seperti inspektorat, sekretaris daerah, asisten kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya. Bapak yang baik hati itu pun meyakinkanku, jika ada yang minta minta duit untuk kelancaran proses ini, beliau akan tegur keras. 

Ada sih, yang melakukan pendekatan-pendekatan ke arah sana. Tapi, karena tadi, ya privilage. Semua dapat kuatasi dengan baik, alhamdulillah. Dan surat melepas pun terbit. 

Tidak sampai 3 bulan, semua dokumen lengkap dan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara. Tak sampai 2 minggu, Peraturan Teknis (Pertek) dari BKN pun terbit yang menjadi dasar aku bekerja di tempat yang baru.

Pindahlah kami ke Jakarta. 

High risk, high income. Berangkat pagi, pulang malam, itulah risiko. Benefitnya, lumayan sebanding. 

Drama dalam bekerja? Sudah pasti ada. Tak bisa dibanding-bandingkan. Karena setiap level orang pasti berbeda. Ya, nikmati saja dan syukuri apa yang telah diberi oleh-Nya.

Hingga saat ini, dengan suka dan duka disini. Banyak hal yang disyukuri, dan banyak pula hal yang tak perlu disesali. Karena dimanapun hidup, di lingkungan apapun bekerja, selama kita masih mengenal makna rasa 'cukup' maka semua akan terasa ringan. 

Selamat berjuang para pejuang pindah instansi!