2). Perlindungan Hak Asasi: Hukum berfungsi sebagai pelindung utama hak-hak warga negara. Proses klarifikasi hukum yang baik memastikan bahwa setiap warga negara—tanpa memandang status sosial—mendapatkan perlindungan yang setara. Kegagalan hukum dalam melindungi hak asasi manusia mencerminkan "black hole hukum" yang serius dalam tata kelola kenegaraan.
3). Alat Perubahan (Tool of Social Engineering): Selain berfungsi mengatur, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial. Melalui legislasi yang progresif, negara dapat memperbaiki ketidakadilan historis, mengatasi diskriminasi, dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial sebagai tujuan negara.
Kesimpulan dan Tantangan Klarifikasi
Secara keseluruhan, upaya untuk mencapai klarifikasi hukum yang ideal adalah perjuangan abadi untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat.
Tantangan utama terletak pada:
• Independensi Yudikatif: Memastikan lembaga penegak hukum bebas dari kepentingan politik dan kelompok tertentu.
• Kesadaran Hukum Masyarakat: Meningkatkan kesadaran kolektif bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan, bukan alat kekuasaan.
• Fleksibilitas Hukum: Menjaga agar hukum tetap relevan dan efektif seiring dengan pola perilaku masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks.
Hukum akan selalu menjadi cermin; jika cermin itu buram atau retak, itu berarti ada masalah fundamental dalam kehidupan sosial dan kenegaraan kita yang harus segera diperbaiki. Klarifikasi hukum, dengan demikian, bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab moral setiap warga negara untuk menuntut keadilan yang nyata.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
