Dalam mendefinisikan dan melaksanakan nilai-nilai inti Pancasila yaitu kemajuan industri dan teknologi serta pemerataan pembangunan, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan bangsa. Kepala negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini terlihat dari kebijakan kebijakan yang diambil negara melalui para pemimpinnya yang merupakan otoritas tertinggi dalam negara. Khususnya di bidang infrastruktur pemerintahan, keberhasilan para pemimpin suatu bangsa tercermin dari kemajuan infrastrukturnya. Para pemimpin mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan infrastruktur negaranya demi kepentingan rakyat.
Setelah krisis mata uang pada tahun 1998, pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai mengalami stagnasi. Penurunan ini disebabkan oleh krisis yang pada akhirnya menyebabkan penurunan APBN yang sangat tajam. Pada tahun sebelum krisis keuangan APBN berjumlah $14 miliar, dengan 57% digunakan untuk infrastruktur namun pada tahun 2002, APBN berubah menjadi $5 miliar, dengan 30% digunakan untuk infrastruktur. Pengurangan APBN ini sangat wajar mengingat situasi perekonomian Indonesia saat itu sedang tidak stabil dan fokus pemerintah  saat itu adalah stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, alasan pemerintah meninggalkan  utang dalam jumlah besar pada masa Orde Baru adalah karena  pemerintah menerapkan prinsip keseimbangan fiskal, dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan negara harus seimbang. Selain itu, pemerintah memasukkan pinjaman luar negeri ke dalam pendapatan pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia di era reformasi mempunyai utang luar negeri dalam jumlah besar yang perlu dibayar kembali. Meskipun infrastruktur tidak menjadi prioritas pada masa pemerintahan SBY namun pembayaran utang Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kebijakan dalam negeri yang independen.
Dalam memerintah suatu negara, suatu pemerintahan harus melihat nilai-nilai luhur rakyat yang dipercayakannya untuk memerintah negara tersebut. Di era setelah reformasi sekarang ini, rakyat Indonesia mendesak pemerintah bersikap lebih transparan serta lebih membuka terhadap pendapat mereka. Sejak masa Orde Baru, seruan kepada pemerintah untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi aspirasi masyarakat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan lebih banyak kesempatan  untuk  berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. Dengan adanya tuntutan tersebut,  pemerintah harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap negaranya.
Pembangunan adalah upaya memupuk derajat hidup manusia, sejatinya pembangunan  adalah cara agar tercukupi keperluan awal manusia, dengan berbagai upaya yang tidak memunculkan kehancuran baik pada lingkungan sosial ataupun lingkungan alam. Pembangunan semestinya juga harus bisa mencukupi keperluan pokok manusia seperti keamanan, kebebasan, kesejahteraan serta kehidupan budaya dengan menerapkan nilai yang adil, inklusif dan setara bagi seluruh golongan, terutama untuk memastikan wanita, anak di bawah umur, difabel serta golongan kecil ikut serta pada alur rangkaian pembangunan.
Sebagian perolehan riset mengungkapkan hasil dari pengembangan infrastruktur mempunyai posisi, salah satunya sebagai dorongan antara rangkaian pasar, produksi dan konsumsi akhir serta memilki peran sebagai modal utama sosial, infrastruktur dianggap menjadi modal yang mendorong perkembangan ekonomi bangsa dan pembangunan infrastruktur memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan serta mempunyai pengaruh beruntun pada sektor industri. Namun daripada itu, pembangunan infrastruktur juga dianggap bisa mendorong untuk mengentas angka kemiskinan, memberikan solusi atas kesenjangan antar kawasan ataupun antar wilayah, meningkatkan ketahanan pangan, mengurai tekanan urbanisasi, seluruhnya dengan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Anggaran APBN untuk infrastruktur naik pesat selama pemerintahan Jokowi. Kebijakan ini diterapkan untuk mempersingkat pembangunan di semua aspek proyek. Pendanaan ini dikurangi dari subsidi yang ditarik pemerintah serta dipindah ke anggaran infrastruktur, contohnya adalah subsidi BBM yang hilang pada tahun 2014. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah sudah membentuk rincian Proyek Skala Nasional (PSN). Sebelum Perpres Nomor 58 Tahun 2017 terkait pengembangan infrastruktur, 223 proyek dan satu program telah diubah menjadi 245 proyek dan 3 program.
Dengan upaya tersebut, pembenahan infrastruktur di tanah air pada saat ini mendapati perkembangan, merujuk pada IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, yang menempatkan Indonesia di peringkat 51 (2023), naik dibanding peringkat 54 pada 2014. Hal ini adanya peningkatan walaupun tidak secara signifikan namun Presiden Jokowi menegaskan pemerintah sedang bekerja keras dalam bidang infrastruktur. Seperti penyambungan sejumlah jalanan, pelabuhan, juga  bandara. Selain itu juga infrastruktur pada fondasi penyediaan air diawali dari waduk, drainase, serta infrastruktur yang berhubungan pada layanan seperti rumah sakit, sekolah, serta pasar tradisional. Pembangunan infrastruktur pula berperan penting saat menciptakan kebutuhan hak pokok warga contoh papan, pangan, sandang, nuansa aman, pendidikan, kesehatan dan lain lain.
Hanya 49% saja dari target pembangunan yang dicapai selama periode pertama kepemimpinan Jokowi dapat dicapai. Pada laporan lima tahun Ekonomi, Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa industri yang paling penting telah diselesaikan sebelum masa jabatan presiden berakhir karena penerapan secara terkonsep (Kantor Sekretariat Presiden, 2019) antara lain pembentukan jalan serta jembatan gantung berukuran 3.432 km dan 39,8 km untuk jembatan, lalu 947 km jalan tol, serta 134 jembatan gantung. Dibangunnya jalur kereta api sepanjang 754.59 km persegi, termasuk jalur ganda dan reaktivasi, serta kenaikan dan perbaikam jalur kereta api berukuran 413,6 km persegi. Selain itu, MRT dan LRT di Sumatera Selatan telah rampung, dan jalur LRT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah selesai pada 2019.
Selain itu, telah dibangun 10 bandar udara baru, di lakukan perbaikan dan dikembangkan 408 bandara di wilayah terisolasi, tempat sering bencana, pinggiran dan pemerintah berharap dapat menurunkan perbedaan harga lima produk kepentingan dasar dengan angka 57,21 persen untuk penduduk di daerah terbelakang dan tertinggal yang tidak memiliki akses ke sarana transportasi alternatif. Selain itu, ada 19 pelabuhan baru serta 8 pelabuhan yang masih pada proses pembangunan. Tambahan tiga kapal motor untuk penyeberangan, sepuluh pelabuhan penyeberangan, dan lima kapal penyeberangan penumpang.
alam lima tahun mendatangnya, prioritas utama pemerintah tetap serupa dengan yang sebelumnya, yaitu meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan penghubung antar wilayah di tanah air. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dana untuk pembangunan infrastruktur untuk tahun 2020 meningkat sejumlah 4,9 persen menjadi Rp 419,2 triliun dari sebelumnya hanya sejumlah 399,7 triliun pada tahun 2019. Salah satu tujuan dari peningkatan anggaran ini adalah untuk membangun ruas baru berukuran 837 kilometer, yang akan meningkat dua kali lipat daripada sebelumnya (Wijaya, 2021).
Alasan Presiden Jokowi membangun infrastruktur karena negara Indonesia harus berkompetisi dengan negara negara lain, infrastruktur merupakan fondasi bagi kita, komitmen Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur dari daerah terpencil dengan memprioritaskan daerah serta desa dalam penerapan konsep negara kesatuan. Jokowi merasa masih kurangnya pembangunan di daerah tertinggal karena akibat dari pembangunan yang malah lebih memprioritaskan pada wilayah pusat terutama daerah perkotaan sebagai sentral pertumbuhan. Dengan ini dapat dikatakan adanya pergantian pola pikir, yaitu perkembangan ekonomi yang awalnya berfokus di pusat, kini diubah menjadi perkembangan ekonomi yangberfokusi di wilayah wilayah, yang tadinya pembangunan dengan pemikiran jawa sentris kini diubah menjadi merata yaitu Indonesia sentris.
Pada era kepemimpinannya melakukan target infrastruktur yang diantaranya (1) Sumber daya air yaitu dengan menargetkan 61 tempat waduk serta 500.000 hektar pembentukan drainase. (2) Jalanan sera jembatan, dengan menargetkan 3000 kilometer jalan baru kemudian 2500 kilometer jalan tol Trans Jawa, Sumatera dan juga Jabodetabek. (3) Hunian serta kawasan tinggal, di Kementrian PUPR menerapkan penanganan 10.000 Ha daerah kotor serta merancang 50.000 bagian rumah susun, 25.000 bagian rumah khusus serta 1.500.000 bagian hunian swadaya.
Jika dikaji lebih dalam dalam bidang sumber daya air terkhusus pada bendungan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Jika dibandingkan dengan negara korea yang mempunyai 20.000, China memiliki 98.000 sedangkan Indonesia hanya memiliki 292 bendungan saja. Beliau juga menegaskan pemerintah yang akan datang terkait urusan pengelolaan air dan energi harus sungguh diprioritaskan karena memang nanti pangan dan energi itu akan menjadi kebutuhan semua negara. Kemudian Basuki selaku Menteri PUPR mengungkapkan ada total 61 proyek bendungan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, nantinya jika target 61 bendungan rampung tepat waktu lahan irigasi dapat dialiri oleh bendungan dengan naiknya menjadi 19 persen atau 1,4 juta hektar. Kebijakan ini dalam pembangunan bendungan mencerminkan prinsip responsif dalam tata kelola pemerintahan menurut UNDP, karena sang pemimpin negara sangat cepat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Kemudian pada sektor pembangunan jalan, Indonesia berinovasi dengan jalan tol hijau, GIFI menyatakan bahwa jalan tol hijau yaitu jalan tol yang dirancang serta dilaksanakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan fungsi transportasi dengan keberlanjutan ekologi. Selama perancangan, kreasi, komposisi, dan proyek terlaksana, kepentingan lingkungan dan stakeholder diprioritaskan. Ini mencakup lima elemen: ruang, kepantasan, jasa, efisiensi energi serta air, area, material komposisi, serta kemitraan daerah. Jalan raya hijau di Indonesia sudah disertifikasi oleh GIFI pada tahun 2020 karena memenuhi kelima kriteria dan persyaratan. Sebagai contoh Jalan tol Malang - Pandaan mencapai tahap gold plus lalu Pandaan - Gempol mencapai level silver Plus (Hartono & Mahani, 2021). Hal ini pemerintah mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaannya.
Selanjutnya pada sektor transportasi umum terkhusus pada kereta cepat Jakarta -- Bandung, masyarakat mempunyai antusias yang tinggi dengan adanya Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Dari hasil observasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa sebagian masyarakat ingin mencoba infrastruktur Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Dikarenakan sebagian masyarakat belum memiliki kesempatan waktu untuk mencoba armada terbaru ini. Bahkan, beberapa yang sudah berpengalaman pun sangat antusias dan ingin mencoba kembali. Dikarenakan pemandangan dapat dilihat secara langsung, serta pelayanan yang diberikan kepada penumpang sangat ramah, hal ini menjadi salah satu keunggulan dari KCJB.
Masyarakat menilai kereta ekspres antara Jakarta dan Bandung sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menilai kereta ekspres Jakarta-Bandung paling menghemat waktu dibandingkan kereta antarkota lainnya. Jarak Jakarta-Bandung adalah 142 km dan waktu sampai berkisar 30 menit untuk tiba ke sana, jadi jika Anda memiliki waktu terbatas atau memiliki kepentingan lain, kereta ekspres akan menjadi pilihan utama anda. Dalam hal ini pemerintah mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk pengelolaan sumber daya, prinsip partisipasi bagi masyarakat karena efisien atau tidaknya program tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya seperti ingin selalu menggunakan transportasi KCJB dan juga selalu memberikan saran yang membangun bagi pemerintah.
Lalu, pemerintah juga telah memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah macet di Jakarta dengan dihadirkannya Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) Â yang secara efektif dapat mengurangi waktu perjalanan jarak jauh, meningkatkan aksesibilitas, dan berpotensi memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi penduduk Jakarta. Beroperasi melalui jalur langsung dan menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan nyaman. Sumber daya manusia sangat penting bagi manajemen karena efektivitasnya bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Jika individu-individu dalam suatu perusahaan bisa mengatur sumber daya manusia secara teratur, maka perusahaan juga bisa mengatur kinerja operasionalnya secara efektif (Utami et al., 2024). Dengan hal ini maka pemerintah dapat mencerminkan prinsip efektif, efisiensi serta responsif karena memberikan solusi dan inovasi terhadap permasalahan seperti kemacetan yang berada di kota Jakarta. Lalu dari pihak masyarakatnya mencerminkan prinsip partisipasi dan berorientasi pada konsensus, karena sebelumnya masyarakat sedikit terganggu dalam masa pembangunannya karena merasa menambah kemacetan di jalanan namun lambat laun mereka mulai setuju serta memahaminya karena sudah merasakan pengaruh yang luar biasa atas program MRT dan LRT ini.
Kemudian pelabuhan juga menjadi proyek strategis nasional yaitu pelabuhan Makassar New Port. Pelabuhan ini dibangun dalam tiga fase dan akan selesai pada tahun 2037. PT Pelindo menginvestasikan total senilai Rp 89,57 triliun untuk proyek tersebut. New Port Makassar menerima investasi baru sebesar Rp 5,4 triliun. Jokowi menyatakan bahwa arus barang dari pelabuhan yang dulu ke pelabuhan baru di Makassar hanya 30% dan akan terus meningkat secara berangsur-angsur. Terakhir, jumlah pelabuhan meningkat dari 1.655 pelabuhan pada 2014 menjadi 3.157 pada 2022.
Selain bidang kapasitas yang rutin dibangun serta membenahi pengembangan pelabuhan, pemerintah pula sukses menumbuhkan mutu sistem kerja serta layanan pada pelabuhan yang sangat berdampak pada cara mengurangi ekonomi biaya tinggi yang sangat berdampak kepada persaingan pengusaha di tingkat nasional. Dulu sebelum dibenahi, waktu tunggu di pelabuhan bisa mencapai 15 hari, sekarang waktu tunggu di pelabuhan paling lama hanya 3 hari saja. Waktu tunggu dengan waktu tiga hari bisa menurunkan ekonomi biaya tinggi serta menaikan persaingan para pengusaha. Diharapkan waktu tunggunya harus terus dipercepat menjadi satu atau dua kali dua puluh empat jam meskipun berproses tetapi optimis untuk bisa setara dengan Singapura. Dalam hal ini pemerintah dengan sektor swasta sebagai mitra proyeknya mencerminkan prinsip visi strategis untuk menciptakan konektivitas antar daerah di jalur laut dan juga untuk memperluas jalur ekonomi bagi para pelaku usaha tersebut, kemudian pemerintah juga mencerminkan prinsip responsifitasnya karena selalu ingin segera dalam pembangunan dan pelayanan dapat dibuktikan pada waktu tunggu di pelabuhan yang selalu ingin dipersingkat.
Dalam sektor bandar udara (bandara), Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merancang 35 bandar udara (bandara) untuk membantu pergerakan warga serta pengiriman sandang juga pangan. Jokowi menekankan bandara di kawasan perbatasan Indonesia bukan hanya sebagai infrastruktur penunjang tetapi juga menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta portal pengiriman pangan juga sandang yang dibukanya ruang perekonomian serta pariwisata di daerah tersebut. Hal ini mengingat bandara adalah pintu gerbang sebuah wilayah untuk mobilitas masyarakat keluar masuk suatu daerah. Demikian pula alur logistik, terutama kebutuhan pokok warga datang melalui bandara, khususnya daerah yang tak bisa ditembus melalui perjalanan darat maupun laut. Dengan terbukanya bandara baru maka dari  sektor swasta bisa bermitra dengan pemerintah, yaitu seperti contoh maskapai maskapai dari swasta yang bisa menempati rute di bandara baru tersebut. Dalam hal ini pemerintah mencerminkan sikap kesetaraan, dengan maksud memberi pelayanan untuk semua rakyat tidak membedakan wilayah tertentu dan juga pada sektor swasta mencerminkan prinsip partisipasi yang mana sektor swasta mengikutsertakan diri dalam tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik juga demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Di era pemimpin Presiden Joko Widodo selama periode keduanya (2019--2024), pemerintah sadar bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan harus dilakukan karena banyaknya masalah yang dialami kota tersebut. Masalah Jakarta sudah secara turun temurun. Meskipun kesadaran terhadap masalah tersebut muncul beberapa dekade sebelumnya, tapi masih belum ada kemajuan yang signifikan untuk menyelesaikannya. Selama tiga puluh tahun terakhir, banjir, macet, serta pengelolaan sampah telah menjadi topik yang sering dibicarakan di media, hal ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut sudah kuno dan sulit diselesaikan..
Selain itu, ada masalah pula pada kesediaan air bersih, normalisasi sungai, serta pembangunan tanggul untuk mengurangi naiknya permukaan air laut. Untuk merevitalisasi Jakarta, pemerintah perlu membentuk dua waduk (Jatiluhur I dan II) sampai tahun 2030, membentulk tanggul yang lebih tinggi lagi, serta normalisasi sungai yang sempat terhenti namun sekarang mulai dijalankan kembali. Dana yang diperlukan untuk revitalisasi masalah itu dinilai lebih tinggi dibanding dengan membangun IKN baru. Maka dari itu sudah seharusnya ibukota dipindahkan karena tidak akan efisien jika pusat pemerintahan dengan wilayah yang terlalu padat. Jika melihat dari negara negara maju, memang seharusnya kota pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dipisah, namun di Indonesia masih digabung di Jakarta.
Ibu Kota Negara baru juga menjadi simbol pembangunan Indonesia sentris yang tidak berpusat pembangunan di pulau jawa. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan pembangunan IKN seperti membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi di sekitaran wilayahnya bagi para pelaku UMKM, dan juga kesempatan bagi kota Jakarta untuk memulihkan daya dukung lingkungannya yang kian terbebani secara masif. Dengan ini secara tidak langsung dua prinsip saling berkaitan yaitu pemerintah sudah melakukan prinsip kesetaraan dan juga prinsip akuntabilitas terkhusus pada Presiden Jokowi karena sudah melakukan pertanggungjawabannya atas kesetaraan bagi seluruh rakyatnya.
Dengan prinsip tata kelola pemerintahan menurut UNDP dengan di elaborasikan pada kasus kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jokowi sebagai Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi mencerminkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, visi strategis, dan juga responsif. Kemudian dari sisi masyarakat yang mencerminkan prinsip partisipasi contoh dengan segala bentuk aspirasi yang diberikan dan prinsip berorientasi pada konsesus contoh seperti pembebasan lahan pada tanah yang dimilikinya. Dan yang terakhir dari sektor swasta mencerminkan prinsip visi strategis untuk membantu perekonomian di wilayah tersebut dan juga membuka jalur ekonomi bagi para pengusahanya dan prinsip partisipasi dengan mengikutsertakan pada program pemerintahan dengan contoh sederhana seperti kerja sama atau bermitra.
Hartono, K. A., & Mahani, I. (2021). Kajian Pengembangan Tolok Ukur Jalan Tol Hijau Baru Di Indonesia. Konferensi Nasional Teknik Sipil 15, 20--21.
Kantor Sekretariat Presiden. (2019). Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. In Kantor Sekretariat Presiden.
Utami, A. B., Badrudin, D., & Putri, Helfida M. Revina Oktamiasyah, Y. Z. (2024). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN LRT TERHADAP MOBILITAS DAN DAMPAK KEDISIPLINAN KARYAWAN DI KOTA JAKARTA. 2, 925--930.
Wijaya, D. E. (2021). KEMAJUAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DI INDONESIA ERA KEPIMPINAN JOKOWI. 20200610457.
