Menjelang Tahun Baru, Sanksi Pidana Harus Tepat dan Terarah!
Oleh: Faris Fikri Fauzi - Mahasiswa FH UAD Yogyakarta, Dep. Sosialisasi Kampanye Publik Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan (BAKAD)
Menjelang Tahun Baru 2021, banyak masyarakat yang memadati tempat seperti stasiun, bandara, pelabuhan, terminal. Hal ini bukan lain dari tingkat keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan jauh ke berbagai daerah untuk berlibur.
Salah satu daerah yang menjadi pusat keramaian adalah tangerang. Bukan hanya di berbagai kuliner saja. Bahkan Bandara Soekarno Hatta sangat ramai dipadati warga untuk bepergian.
Hal ini, mengundang suara Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia meminta agar libur natal dan tahun baru 2021 agar tetap dirumah.
Wahidin Halim meminta pihak pengelola hotel untuk menutup semua usaha agar tidak menjadi sarana penyebaran virus ini. Tidak tanggung-tanggung, jika ada yang melanggar daripada prokes ini, Wahidin meminta Polda Banten untuk menindak tegas.
"Bubarin kalau ada kerumunan. Saya yang tanggung jawab bila perlu periksa dan kenakan sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar undang-undang." Ucap Wahidin Halim.
Selanjutnya, Polres Tangerang Kota dengan TNI dan Pemkot Tangerang Kota menurunkan 400 personel gabungan yang disebar kurang lebih di 8 pos operasi lilin 2020 untuk menindak tegas bagi siapa yang melanggar UU protocol kesehatan.
Undang-Undang sudah mengatur semua bagi yang melanggar prokes dan arahan dari pemerintah. Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. Lalu, Pasal 218 KUHP bagi seseorang yang melakukan kerumunan dengan sengaja setelah diperintah tiga kali oleh petugasm diancam pidana penjara paling lama 5 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 9.000.
Sanksi Pidana Pasal 215 Ayat (1) dan Pasal 218 KUHP harus lebih ditingkatkan, jangan hanya teguran saja. Tapi langsung ditindak tegas. Karena sudah sekian lama semenjak psbb diterapkan, petugas, pemerintah sudah selalu menghimbau dan menegur bagi pelanggar. Akan tetapi masih saja banyak yang tidak mengacuhkan, bahkan tetap melakukannya lagi. Pidana ini harus tepat dan terstruktur agar tidak salah menempatkan nya.
Bupati Tangerang pun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan agar perketat PSBB saat tahun baru. Hal ini dikarenakan RS di Kab. Tangerang sudah penuh. Ia pun juga menunda pelonggaran beberapa usaha pariwisata karenan kasus masih tinggi.
Ini bukan pertama tindak tegas dilakukan Pemerintah Tangerang. Akan tetapi warga masih selalu tidak patuh terhadap prokes yang sudah diberikan. Pemkot Tangerang harus menindak secara lebih tegas dengan tujuan membuat efek yang sangat jera. Sanksi fisik berupa push up sangat kurang membuat jera masyarakat untuk menertibkan prokes kesehatan.
Bagaimana sikap tegas yang harus dijalankan Pemkot Tangerang bagi pelanggar protokol kesehatan?
Saat ini, pemerintah dinilai kurang tegas dalam upaya memberikan sanksi kepada pelanggar, karna apa? karna sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera/kapok bagi pelanggar. Contoh: kerja sosial, menyapu jalan dengan menggunakan rompi, masuk kedalam peti, dll. Covid-19 mempunyai skala yang sangat besar, bukan skala kecil atau ringan. dengan menerapkan sanksi seperti itu, hanya akan menjadi bahan candaan, seperti halnya masuk kedalam peti. ini yang salah dalam menerapkan sanksi, menurut saya kurang tepat.
Pemkot Tangerang harus berani mengambil sikap tegas bagi pelanggar yang memang sangat susah untuk menerapkan prokes. Untuk sanksi mungkin bisa berupa melakukan kurungan selama seminggu atauu dua minggu sejak prokes dilanggar. Mungkin itu akan membuat efek jera masyarakat untuk kedepannya menerapkan protokol kesehatan. jika hal ini bisa diberlakukan dan berjalan dengan efektif, maka akan menjadi contoh untuk kota kota lain.
