Mohon tunggu...
Farhan Fauzy
Farhan Fauzy Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Unsoed

Jurusan Hubungan Internasional

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Diplomasi Era Soekarno dan Perjuangan Diplomasi Pengakuan Kemerdekaan Indonesia

17 Oktober 2021   23:50 Diperbarui: 18 Oktober 2021   00:08 488
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hasil dari perundingan ini menjadi salah satu momentum penting pengakuan negara lain atas kemerdekaan Republik Indonesia, dan berhasil mendapatkan pengakuan secara de facto atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera, namun Pemerintah Belanda juga memberikan syarat berupa bentuk negara Indonesia Bernama Negara Indonesia Serikat (NIS) dan pembentukan perserikatan Indonesia-Belanda yang Bernama Ui Indonesia-Belanda. 

Wilayah dari NIS ini telah disepakati yaitu meliputi wilayah bekas Hindia-Belanda. Namun perundingan ini dianggap gagal karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia pada 21 Juli 1947 yang dikenal sebagai Agresi Militer I.

Agresi militer tersebut memaksa Indonesia untuk meminta bantuan Internasional. Kemudian Dewan Keamanan PBB menjadi mediator dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Perjanjian Renville kemudian dilakukan diatas kapal Renville yang berlabuh di Jakarta. 

Kesepakatan yang dihasilkan dalam Perundingan Renville adalah Belanda yang hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah RI, dan adanya kesepakatan Indonesia dan Belanda mengenai sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Setelah terjadinya perundingan Renville ini, terjadi kekacauan internasl di Indonesia yang disebabkan banyaknya penolakan terhadap perundingan Renville, khususnya dari pihak militer.

Konferensi Meja Bundar resmi dilakukan pada 23 Agustus 1949. Perundingan ini berjalan lambat dan memakan banyak waktu. Salah satu problem yang hampir menggagalkan KMB ini adalah persoalan Irian Barat. Dalam kebuntuan tersebut, Hatta menawarkan solusi yaitu dalam satu hingga dua tahun berikutnya, Irian Barat berada dalam pangkuan Belanda, namun kemudian pihak yang bersangkutan dapat merundingkannya kembali. 

Usulan Hatta ini dapat disepakati dan menutup KMB pada 2 November 1949. Hasil dari KMB ini antara lain adalah  Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 yang kemudian akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda; Indonesia juga akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia-Belanda sebelum 1949 dan perundingan masalah Irian Barat akan dilakukan setelah satu tahun dari pengakuan RIS

Perjuangan diplomasi Indonesia akhirnya meraih dukungan masyarakat internasional dalam Perserikata Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 17 Agustus 1950 pada saat Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam langkah pemulihan sebagai negara kesatuannya ini, Indonesia kemudian menjadi anggota ke-60 dalam PBB pada September 1950.

References: 

Haryanto, A., & Pasha, I. (2016). Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Nugroho, Arifin S. (2016). "Soekarno dan Diplomasi Indonesia". Jurnal Sejarah dan Budaya. Purwokerto. 125-130

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun