Banyak pihak yang merasa janggal atas putusan MK 90 yang dirasa telah mengganggu sistem demokrasi yang ada. Pasalnya, pada Keputusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, dimana dalam putusan tersebut memberikan celah seluruh warga Indonesia yang berusia dibawah 40 tahun, termasuk Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden.Â
Sebetulnya, hal ini merupakan putusan yang baik karena memberikan kesempatan pada seluruh warga Indonesia yang berusia dibawah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, disisi lain hal ini dinilai janggal karena pengesahan keputusan tersebut yang dinilai terlalu mendadak dan tergesa- gesa jelang pemilu 2024. Para pengamat pendidik dan ahli hukum pun ikut turun tangan menanggapi hal tersebut karena dinilai telah melanggar kode etik pemilu. Tudingan tersebut semakin diperkuat dengan penerimaan pendaftaran paslon 02 yang disetujui oleh KPU.
Pengajuan sengketa atau gugatan atas pemilu 2024 dapat dilakukan paling lambat 3 hari usai pengumuman penetapan perolehan suara pasangan calon/ paslon oleh KPU pada MK. Hingga Minggu, 24 Maret 2024, pukul 00.48 WIB pengajuan gugatan sengketa pemilu 2024 bertambah 144 permohonan PHP anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, 8 permohonan PHP anggota DPD, 2 PHP permohonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 01 (Anies Baswedan dan Muhaimin) dengan pasangan nomor urut 03 (Ganjar Pranowo dan Mahfud MD) telah dicatat oleh Mahkamah Konstitusi.
Peran Mahkamah Konstitusi
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pemilu 2024 tentu sangat memprihatinkan. Adanya indikasi pelanggaran kode etik pada proses pemilu dinilai telah melukai kepastian hukum dan tatanan demokrasi yang telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam menanggapi masalah yang muncul akibat adanya indikasi pelanggaran kode etik pemilu, peran Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menjaga kedaulatan hukum konstitusi di Indonesia, maka peran nya menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah adanya kekacauan publik pasca pemilu 2024.
Sebenarnya, untuk mencegah dan menghindari berbagai kekacauan yang terjadi pada saat menjelang hingga setalah pemilu. Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih berhati- hati dalam bertindak dan mengambil keputusan baik itu sebelum maupun setelah pelaksanaan pemilu. Keputusan maupun kesepakatan yang dibentuk seharusnya dilakukan peninjauan ulang untuk dampak yang akan ditimbulkan atas putusan yang telah disepakati nantinya. Hal ini ditujukkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan kekacauan hukum yang ada.
