Perimbangan keuangan daerah merupakan prinsip yang menentukan bagaimana pendapatan didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana pendapatan dan pengeluaran dikelola dan dibagi antara kedua tingkat pemerintahan.
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup redistribusi pendapatan, penyediaan sumber daya ke daerah-daerah yang mempunyai kendala fiskal, pengaturan kebijakan moneter secara keseluruhan, dan keseragaman pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik antar daerah. Hal ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong keseimbangan pembangunan negara secara keseluruhan.Â
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup banyak aspek, seperti:
1. Transfer data: Pemerintah pusat sering kali mentransfer dana ke pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah, seperti pembangunan infrastruktur atau layanan kesehatan dan pendidikan. .
2. Penerimaan pajak: Pemerintah daerah biasanya mempunyai wewenang untuk memungut berbagai jenis pajak. Namun, dalam beberapa kasus, sebagian penerimaan pajak juga harus disetor ke pemerintah pusat.
3. Alokasi Anggaran: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk program tertentu, termasuk di tingkat daerah, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas negara.
4. Koordinasi dan pengawasan: Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan fiskal nasional dan memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pembangunan Ekonomi: Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh negeri, dengan mempertimbangkan perbedaan regional dan kebutuhan lokal.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang keuangan negara dan pemerintahan daerah, termasuk hubungan keuangan antara keduanya. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek pertama pembagian pendapatan metode yang umum mencakup pembagian pendapatan berdasarkan donasi, distribusi setelah biaya dan pajak, dan sistem bonus berbasis kinerja, kedua alokasi dana mengacu pada proses penentuan di mana dan bagaimana dana dan sumber daya dialokasikan atau digunakan, ketiga mekanisme pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengelolaan uang antara pemerintah pusat dan daerah pada umumnya melibatkan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan di tingkat daerah. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tergantung kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah pusat juga biasanya mengatur kebijakan pengelolaan fiskal daerah melalui peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan.
Bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup beberapa elemen yaitu:Â
1. Pendapatan Pemerintah Pusat: Jelaskan sumber-sumber penerimaan yang dikuasai oleh pemerintah pusat berikut ini: Contoh: pajak pusat, royalti dan pendapatan lainnya.
