Colonial Continuity dalam Rencana Board of Peace Gaza 2025: Ujian Legitimasi & Kedaulatan

Badan pengawas seperti Board of Peace idealnya dibentuk dengan perwakilan luas: OKI, negara Arab, organisasi sipil Palestina, mahasiswa Gaza, dan donor internasional --- bukan penguasa tunggal asing

Penunjukan Tony Blair sebagai figur utama dalam pengelolaan transisi Gaza pasca perang memicu kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terhadap potensi pengulangan kolonialisme modern. 

Dengan merujuk pada konsep colonial continuity, artikel ini menelaah bagaimana gagasan badan internasional seperti Board of Peace atau Gaza International Transitional Authority (GITA) dapat memperkuat hegemoni eksternal, melemahkan kedaulatan lokal, dan memperpanjang struktur kekuasaan asing atas Palestina.

Pendahuluan

Baca juga: Israel Diuji Sendirian: Paradoks Perdamaian dan Ketegangan Israel-Hamas 2025

Perang Gaza 2023--2025 telah meninggalkan kehancuran besar di wilayah Gaza. 

Saat wacana gencatan senjata dan rekonstruksi muncul, salah satu skema yang dicanangkan adalah pendirian otoritas transisi yang dikelola sebagian besar oleh aktor internasional --- termasuk nama Tony Blair sebagai calon utama pengatur politik dan administratif di Gaza. 

Tulisan ini membangkitkan memori lama: negara luar mengatur daerah yang lemah demi "stabilisasi". 

Banyak yang menyebutnya sebagai colonial continuity---bentuk baru kolonialisme yang dibungkus retorika diplomasi dan "bantuan".

Baca juga: Rencana Trump Masuk Nobel Perdamaian 2025: Politik Klaim Perdamaian, Hegemoni Narasi, dan Kelayakan Hadiah

Kerangka Teoretik: Colonial Continuity & Legitimasi Global

Baca juga: Serangan 7 Oktober, Teriakan Putus Asa Dunia yang Diblokade: Menggugat Hegemoni, Menguji Nurani & Menelanjangi Kemunafikan Global atas Palestina

1.Konsep Colonial Continuity

Gagasan bahwa praktik kolonial tidak berhenti sepenuhnya saat negara merdeka, melainkan bergeser bentuk: dari pemerintahan langsung menjadi hegemoni institusional dan ekonomi.