Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting, yaitu mencari dan mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk melaksanakan peran tersebut, partai politik dituntut memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik, serta memiliki tahapan yang terstruktur, agar nantinya tidak muncul istilah "pemimpin instan". 

Menurut Surbakti (1992) Rekrutmen dan kaderisasi politik ini mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.. Kenyataannya, banyak partai politik yang belum mampu menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi seperti yang diharapkan. 

Proses rekrutmen dan kaderisasi dalam demokrasi dapat diibaratkan seperti bercocok tanam untuk mendapatkan hasil yang unggul, yang juga harus diikuti dengan memilih, menanam dan mengolah bibit itu secara unggul pula.

Beberapa hari lalu, muncul peristiwa penangkapan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang terjerat kasus korupsi berupa dugaan suap APBD Kota Malang tahun 2015. Seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan masih rendahnya kualitas partai politik dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. 

Kualitas kader dalam suatu partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini dimana ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik cukup tinggi, sehingga memunculkan polemik dalam tubuh partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan terhadap pemerintah.

Bagaimana bisa partai politik menjalankan fungsinya untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyat, jikalau partai politik itu sendiri tidak dipercaya rakyat. Tentunya masalah ini akan mengganggu jalannya proses demokrasi dan menimbulkan berbagai persoalan. Ada beberapa jhal yang menyebabkan rendahnya kualitas kaderisasi pada tubuh partai politik.

Pertama, menguatnya politik kekerabatan akan merusak dan membuat proses kaderisasi menjadi tidak sehat. Politik kekerabatan juga merupakan cikal bakal lahirnya dinasti politik. Bayangkan saja politik kekerabatan yang muncul karena adanya hubungan keluarga antar seseorang memunculkan ketimpangan karena menutup akses bagi orang-orang yang memiliki kemampuan mumpuni, namun tidak punya hubungan keakraban tidak akan bisa untuk menempati jabatan posisi-posisi politik. 

Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sudah dipastikan akan menempati jabatan-jabatan strategis tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Jika di suatu wilayah kekuasaannya telah dikuasai oleh keluarga atau kelompok elite tertentu, maka kepentingan-kepentingan umum akan terabaikan dan hanya memikirkan kepentingan segelintir elite tersebut. 

Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya dinasti Ratu Atut Choisiyah di Banten yang akhirnya terlilit berbagai kasus korupsi yang tujuannya untuk memperkaya diri dan kerabatnya. Peristiwa ini bertolak belakang dengan proses demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. 

Maka dari itu, suatu partai politik harus membuka lebar-lebar kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kualifikasi sesuai kriteria yang telah di tentukan untuk masuk ke dalam partai politik dan menghilangkan budaya politik kekerabatan sehingga nantinya akan muncul pemimpin bangsa yang berkualitas yang telah teruji lewat proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik dari partai politik.

Kedua, mahar politik yang di keluarkan seseorang yang ingin masuk atau diusung oleh partai politik tertentu menyebabkan tidak sehatnya dalam kompetisi antar kader politik. Kenapa? Karena akan menutup peluang seseorang dengan kekuatan finansial yang lemah dan mejadi peluang besar bagi orang lain yang memiliki uang dan mampu membayar mahar politik yang telah ditentukan oleh partai politik.

Fenomena mahar politik berpotensi munculnya keinginan "Balik Modal" yang akan dilakukan seseorang setelah berhasil menduduki jabatan tertentu, lalu munculah peritiwa penangkapan pejabat oleh KPK akibat terjerat dugaan korupsi seperti peristiwa penagkapan anggota DPRD di Malang beberapa hari lalu.

Ketiga, mengusung calon untuk menempati posisi tertentu atas popularitas atau ketenaran seperti yang dimiliki artis. Hal ini merupakan fenomena baru dimana kecenderungan partai politik lebih senang mencalonkan orang yang popular. Mereka menganggap popularitas calon yang akan diusung dapat meraup simpati masyarakat dan mendulang banyak suara dalam pemilu. 

Model rekrutemen dan kaderisasi instan seperti ini mengindikasikan mekanisme kaderisasi tidak dilakukan secara baik dan menciptakan kondisi ketidakadilan di dalam internal partai politik. Kader lama (senior) yang telah mengabdi kepada partai dan telah mengikuti tahapan kaderisasi dari awal justru tertutup kesempatannya untuk menjadi calon yang diusung partai dalam kontestasi pemilu, baik itu Pilbup, Pilgub, atau Pileg. Tidak adanya penghargaan terhadap kader lama yang telah berdedikasi terhadap partai juga akan mengancam keuntuhan partai tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa partai politik sebagai pilar utama untuk menyeleksi pemimpin nasional tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik karena tidak mampu melaksanakan proses rekrutmen dan kaderisasi yang kosisten dan terstruktur dalam internal tubuh partai politik itu sendiri. Ketidakmampuan inilah yang membuat bangsa Indonesia sulit untuk menemukan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah.