Fenomena mahar politik berpotensi munculnya keinginan "Balik Modal" yang akan dilakukan seseorang setelah berhasil menduduki jabatan tertentu, lalu munculah peritiwa penangkapan pejabat oleh KPK akibat terjerat dugaan korupsi seperti peristiwa penagkapan anggota DPRD di Malang beberapa hari lalu.
Ketiga, mengusung calon untuk menempati posisi tertentu atas popularitas atau ketenaran seperti yang dimiliki artis. Hal ini merupakan fenomena baru dimana kecenderungan partai politik lebih senang mencalonkan orang yang popular. Mereka menganggap popularitas calon yang akan diusung dapat meraup simpati masyarakat dan mendulang banyak suara dalam pemilu.Â
Model rekrutemen dan kaderisasi instan seperti ini mengindikasikan mekanisme kaderisasi tidak dilakukan secara baik dan menciptakan kondisi ketidakadilan di dalam internal partai politik. Kader lama (senior) yang telah mengabdi kepada partai dan telah mengikuti tahapan kaderisasi dari awal justru tertutup kesempatannya untuk menjadi calon yang diusung partai dalam kontestasi pemilu, baik itu Pilbup, Pilgub, atau Pileg. Tidak adanya penghargaan terhadap kader lama yang telah berdedikasi terhadap partai juga akan mengancam keuntuhan partai tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa partai politik sebagai pilar utama untuk menyeleksi pemimpin nasional tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik karena tidak mampu melaksanakan proses rekrutmen dan kaderisasi yang kosisten dan terstruktur dalam internal tubuh partai politik itu sendiri. Ketidakmampuan inilah yang membuat bangsa Indonesia sulit untuk menemukan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah.
