Sementara itu sejumlah narasi yang dibangun oleh pendukung pemerintah adalah narasi yang melakukan pembelaan terhadap pemerintah dari serangan kelompok yang menolak RUU HIP. Hal ini terlihat dari pilihan kata, frasa, atau penggalan kalimat dari percakapan kelompok pendukung pemerintah melalui kalimat "demo buat rusuh negara", dan "apapun masalahnya tetap salah Jokowi"
@ApriliaLin : Dear pak Yusuf Martak, Gosah komentari RUU HIP dan ngajak demo buat rusuh negara, mending fokus untuk bayar hutang Lapindo ke negara yg udah jatuh tempo Juli 2019 senilai Rp 773,8 M. Hutang mu nyusahin warga Sidoarjo dan ngebebanin negara. https://t.co/EiZred50K2
@__RismaWidiono_ : RUU HIP adalah inisiatif dari DPR. Jd klo mau geram, silakan teriak BUBARKAN DPR.! Drun, apapun masalahnya tetap Salah Jokowi. Apapun isunya tetap Lengserkan Jokowi & Tegakkan Khilafah. Sakit Jiwa Permainan Basi yg terus dijual tp Tidak Ada yg Mau Beli #NewNormalDinodaiKadrun https://t.co/Iwc2X0Tjbs
Narasi isu PKI cukup dominan dalam percakapan tentang RUU HIP. Hal ini bisa dilihat dari berpandingan trend percakapan RUU HIP dan Isu PKI yang menunjukan bentuk grafik yang sama, artinya percakapan yang berkaitan dengan isu PKI berhubungan dengan percakapan yang berkaitan dengan RUU HIP. Dominasi isu PKI dalam percakapan tentang RUU HIP juga terlihat dari trend interaksinya. Interaksi percakapan isu PKI lebih tinggi dibandingkan dengan percakapan RUU HIP sendiri.
Melihat trend percekapan tentang RUU HIP sejak 12 Juni hingga 27 Juli 2020, terjadi dua gelombang puncak percakapan. Kedua gelombang percakapan tersebut dipengaruhi oleh realitas di dunia nyata. Karena aktifitas khalayak yang ada di media sosial sangat dipengaruhi oleh realitas yang terjadi di dunia nyata. Terdapat dua momentum realitas di dunia nyata yang berhubungan dengan RUU HIP. Momentum pertama berkaitan dengan pernyataan sikap dari MUI. NU dan Muhammadiyah tentang sikap penolakan terhadap RUU HIP. Momentum kedua, berkaitan dengan aksi penolakan RUU HIP di depan DPR dan beberapa daerah. Kedua momentum inilah yang membuat tren percakapan terkait RUU HIP di media sosial semakin tinggi.
Dilihat dari narasi yang sering dimainkan oleh kelompok yang menolak RUU HIP, menghadirkan narasi yang sikap  tegas terhadap penolakan RUU HIP, sekaligus juga mewaspada terhadap ideologi komunis serta serangan terhada PDIP sebagai pengusul dari RUU HIP. Kelompok ini tidak secara langsung menyerang pemerintah (Jokowi), tetapi melalui serangan ke PDIP. Jokowi bagian dari kader dan presiden yang diusung oleh PDIP.
Sedangkan narasi yang dimainkan oleh pendukung pemerintah, seolah tidak mau menggunakan narasi dukungan terhadap RUU HIP. Pendukung pemerintah lebih banyak melakukan pembelaan terhadap kicauan yang menuyudutkan pemerintah melalui isu turunkan Jokowi dan komunis. Narasi yang dihadirkan oleh kelompok pendukung pemerintah lebih kepada menegaskan bahwa RUU HIP ini ususlan DPR dan pemerintah tunda bahas RUU HIP. Terkait dengan isu komunis, kelompok pendukung pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tegas larang komunisme.
Dari peta percakapan yang muncul, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam menyampaikan sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemic Covid-19. Pernyataan Mahfud ini direspon oleh kedua kelompok pendukung pemerintah dan yang menolak RUU HIP. Sikap makfud MD inilah salah satu yang membuat serangan dari kelompok yang menolak RUU HIP lebih fokus kepada DPR.
