Perppu KPK dan Strategi Politik Jokowi: Menang Tanpa Menyakiti

Bagi sebagian besar orang yang kurang mengikuti dengan baik langkah-langkah politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, sebagai presiden periode pertama, sikap politik Jokowi seakan susah ditebak, ambigu, ragu, alias 'plintat-plintut'. Tidak demikian, bagi saya,  fans berat Jokowi. 

Apakah Jokowi sedemikian lugu dan keras hati sehingga tega meloloskan UU KPK yang baru? Bagi saya tidak! Jokowi tahu, kapan mengambil keputusan yang tepat terkait persoalan kemaslahatan rakyat. PERPPU pengganti UU KPK, hanya persoalan waktu yang tepat saja untuk diluncurkan.

Mengapa? Jokowi bukan anak kemarin sore dalam hal stategi membangun komunikasi politik dengan pihak kawan maupun lawan. Pilpres baru usai dan situasi politik di kalangan elit partai pendukung maupun oposisi perlahan cair. 

Jokowi sangat perlu dukungan penuh dari legislatif untuk mewujudkan agenda kerjanya bagi Indonesia di periode kedua. Jokowi sadar juga bahwa terkait isu RUU KPK, partai pengusungnya berperan penting dalam proses inisiatif pembahasan. 

Melawan secara frontal, berarti melakukan "gol bunuh diri" bagi upaya perwujudan agenda politik di periode kedua. Jokowi perlu dukungan moral legislatif untuk stabilitas politik di periode kedua.

Jokowi tahu bahwa RUU KPK adalah upaya pelemahan terhadap KPK, namun Jokowi juga tahu bahwa KPK terutama para personilnya bukanlah malaikat. 

Lalu bagaimana caranya Jokowi bisa bebas dari jeratan 'makan buah simalakama' ini? Jokowi membiarkan rakyat yang memutuskannya melalui dinamika 'parlemen jalanan' dan 'parlemen medsos'. 

Masih ingat bagaimana Jokowi menyelesaikan persoalan pemilihan calon Kapolri Budi Gunawan yang 'disodorkan' kepadanya? Jokowi udah punya nama calon Kapolri  di kantongnya sendiri. 

Namun, Jokowi tahu tidak mudah menghadapi Megawati dan Yusuf Kalla yang dekat dengan Budi Gunawan. Menolak mentah-mentah Budi Gunawan berarti menyakiti partai pengusung dan wakilnya. Apa yang dilakukan Jokowi? Biarkan rakyat yang menilai melalui parlemen jalanan dan medsos. Siapa yang terpilih kemudian? BADRODIN HAITI. 

Saat ini pun demikian. Tapi beda kasus dengan skala eskalasi yang berbeda. Menolak mentang-mentang berarti menyakiti hati partai pendukungnya. Biarkan rakyat yang meniai! 

Demonstrasi di jalanan, di dunia maya, dan audiensi langsung para tokoh menjadi isyarat utama bagi Jokowi, sekaranglah saat yang tepat mengeluarkan PERPPU. MENGAPA?