Keuangan Publik Islam

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Setiap anggota masyarakat menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi keinginan dan kebutuhannya yang selalu berkembang, bagi masyarakat sebagai keseluruhan menghendaki keamanan, keadilan dan kemakmura. Disini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut agar keinginan masyarakatnya terpenuhi. Dalam pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatau kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.

Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup mempersiapkan, memelihara, melaksanakan keamanan negara, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai yang dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara/kas daerah.

Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan dana yang dialokasikan ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan tediri dari pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lain-lain.

PEMBAHASAN

A.Pengertian

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran keuangan negara meliputi pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan--kegiatan dimana pengeluaran- pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang. Pengeluaran dengan menggunakan uang inilah yang dimaksud pengeluaran pemerintah.

B.Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu, teori makro dan teori mikro.

1.Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

-Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

-Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

-Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya, pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

a.Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

b.Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat  terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:  

PPkP    <   PkPPn        < .. < PkPPn

PPK1    PPK2 PPKn

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

n : jangka waktu (tahun)

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu  teori yang disebut  organic theory of state  yaitu teori  organis  yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

c.Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata- mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali  pada tingkat sebelum terjadi perang.

d.Teori Batas Kritis Colin Clark

Collin Clark mengemukakan hipoteisis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 % dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate.

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 % terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

Ui   = f (G,X)

G  = vektor dari barang publik

X  = vektor barang swasta

i  = individu; = 1,...., m

U  = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta.  Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran(budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. Untuk menghasilkan i barang K sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan.

Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah  untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

C.Macam-Macam Pengeluaran Negara

Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi tiga, yakni :

a.Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu, dana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.

b.Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah propinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan juga hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

c.Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam kabupaten/kota akan digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke desa/kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa/kelurahan, pengeluaran untuk pembiayaan, terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah,pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.  

Menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi lima, antara lain :  

a.Pengeluaran Investasi

Adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.

b.Pengeluaran Penciptaan  Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.  

c.Pengeluaran Kesejahteraan  Rakyat

Adalah pengeluaran  yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

d.Pengeluaran Penghematan Masa  Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e.Pengeluaran Yang Tidak  Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

D.Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :  

a.Sektor Produksi

Pengeluaran negara secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi melengkapi faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

b.Sektor Distribusi

Pengeluaran negara secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda.

c.Sektor Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran negara secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

d.Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan menjadi anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaan telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

 Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

*Mankiw, N. Gregory, 2003, Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga

*Musgrave, Richard A.1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5, Jakarta: Erlangga

*Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi 9. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar