Akhir-akhir ini berita di Indonesia sedang disibukkan mengenai 3 hal yaitu mengenai Bjorka, BBM, dan JIS. Mereka bertiga memang bukan merupakan satu tema pembahasan.
Orang yang tak merasa tak terdampak atau hanya pasrah akan kenaikan BBM, mungkin hanya menjalaninya tanpa memperdulikan berita setelahnya. Orang yang tak mengetahui tentang teknologi mungkin tak tahu atau tak peduli Bjorka. Dan orang yang tak suka dengan sepak bola tak mengetahui tentang JIS.
Tapi semua itu saat ini sedang ada, diberitakan secara panas di media mainstream terutama dan mungkin kita-kita para penulis kompasiana. Dan aktor yang menghadapinya salah satunya yaitu Pemerintah.
Memang Pemerintah tak selalu menjadi aktor utama, tapi karena sikap mereka yang dianggap kurang tepat ketika mengambil kebijakan dan keputusan. Maka banyak respon miring dari masyarakat terhadap mereka.
Misalnya mengenai Bjorka, masyarakat mengapresiasi kerjanya karena dianggap memberikan pengujian teknologi pengamanan data Pemerintah. Hal ini pun sudah diakui oleh Menkominfo, Jhonny Plate bahwa seharusnya pemerintah yang harusnya didukung tindakannya bukan pihak Bjorka yang jelas-jelas melakukan tindakan ilegal yaitu peretasan data.
Namun, jika dilihat lebih lanjut, masalah mengenai Bjorka ini seharusnya bisa saja diselesaikan bila Pemerintah bersikap untuk memperkuat pengamanan data dan merespon ucapan Bjorka dengan tepat.
Misalnya Pemerintah bakal melacak tempat dia berada atau akan berkolaborasi dengan negara lain agar mengetahui tempatnya berada. Hal ini agar Bjorka tak melakukan peretasan tidak terjadi kembali. Peraturan baik nasional dan internasional memang perlu untuk ditegakkan, namun untuk menghadapi perihal semacam itu perlawanan teknologi adalah paling utama.
Selanjutnya mengenai BBM, seharusnya semua elemen masyarakat terkena dampak dari efek kenaikan harga BBM bersubsidi yang naik signifikan. Sembako, bahan makan pokok, angkutan umum dan barang-barang yang bersifat perlu distribusi mengalami kenaikan harga karena kenaikan harga BBM.
Efeknya adalah adanya inflasi yang mengakibatkan masyarakat Indonesia harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Presiden RI, Menko Marves, dan Menteri BUMN sudah mengungkapkan bahwa masyarakat harus bersiap-siap atas hal tersebut.
BLT dan kebijakan yang mengefektifan penerima subsidi, dibuat dengan semakin baik. Tetapi, sayangnya itu belum cukup bagi masyarakat menengah dan bawah.
Ditambah lagi disaat yang sama, harga jual BBM dari swasta yang sempat lebih murah dari pada Pertamina, membuat viral dan mengganggap Pemerintah sengaja menaikkan harga BBM subsidi untuk hal yang lain seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan semacamnya.
Selain itu, harga minyak dunia saat ini juga sedang turun sehingga masyarakat awam bingung kenapa harga minyak bersubsidi malah naik.
Demo untuk menanggapi kenaikan BBM pun masih terjadi dan bahkan akan tetap berlangsung hingga september ini di hari senin hingga kamis menurut Ketua Buruh, Said Iqbal.
Sikap Pemerintah yang dianggap masih belum memberikan solusi tepat dianggap sebagai jawabannya. Mungkin tindakan Pemerintah seharusnya menghapus dana pensiun DPR, membatalkan atau menunda pembangunan infrastruktur yang dianggap masyarakat tertentu kurang penting, subsidi yang masih belum tepat sasaran, dan subtitusi bahan pokok yang masih terjangkau untuk masyarakat. Atau memang jawabannya hanya membatalkan kenaikan harga BBM atau naikkan sedikit saja dan tak berefek domino terhadap hal lain.
Dan terakhir ada mengenai JIS. Stadion yang terletak di Jakarta ini dianggap bermuatan politis. Hal ini karena JIS dibangun oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang diprakasai oleh Anies Baswedan. Saat ini, Anies dianggap oleh Pemerintah Pusat sebagai lawan politik di mata masyarakat tertentu.
Adanya simpang siur, mengenai sudah layak atau belum stadion JIS dipakai untuk pertandingan international resmi menjadi munculnya masalah ini. Timnas Indonesia yang akan bertanding dengan Timnas Curacao dikabarkan sebelumnya akan menggunakan JIS sebagai stadion tempat penyelenggara.
Namun, PSSI menyatakan bahwa JIS belum layak digunakan dan belum berstandar FIFA. Salah satunya karena tempat parkir yang sedikit sehingga tak dapat memenuhi antusiasme penonton. Pihak Jakpro sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa stadion tersebut dirancang sesuai standar FIFA termasuk dengan alasan tak layak dari PSSI yang memang dibuat karena melihat aturan dari standar kelayakan FIFA juga.
Kebetulan, PSSI dianggap ada hal-hal politis disana dari sudut pandang masyarakat tertentu seperti PSSI yang harus selaras dengan pemerintah dan Ketua PSSI yang dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Terkait hal tersebut tak dipakainya JIS ada kemungkinan alasannya karena dibangun oleh Anies, bukan tak layak lulus standar FIFA.
Mungkin jawaban untuk hal ini adalah menunggu sikap FIFA apakah stadion JIS memang layak ataupun tidak. Dan apabila layak maka PSSI sebaiknya memakai JIS untuk menjadi tempat melawan Timnas Curacao.
Seandainya tak layak pun, PSSI mengusahakan nya biar menjadi layak. Karena mau bagaimana pun JIS berada di Indonesia dan sebaiknya digunakan untuk keperluan pertandingan internasional seperti apa yang menjadi tujuan dari pembangunan tersebut.
Itulah ketiga pembahasan singkat masalah yang berkaitan dengan pemerintah baik langsung ataupun tak langsung. Kita sebagai masyarakat tentu berharap yang terbaik saja dan pihak Pemerintah bisa mengambil sikap yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Karena mereka yang diamanatkan masyarakat menjalankan pemerintahan tentu harus amanah untuk melanjutkannya.
