Mohon tunggu...
Muhammad Fachri
Muhammad Fachri Mohon Tunggu... Manusia biasa

Penulis pemula yang masih terus belajar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Gratis Bersyarat ala MBG

23 September 2025   09:04 Diperbarui: 24 September 2025   04:26 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Bisakah disebut program untuk semua anak, jika yang menikmati hanya mereka yang bersekolah? Sejak awal diluncurkannya, bahkan sejak masa kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai banyak polemik dan pertanyaan dari berbagai kalangan. Mulai dari alasan munculnya program, bagaimana pelaksanaannya, hingga berapa biaya yang diperlukan. Untuk biaya, jelas program tersebut akan menghabiskan begitu banyak anggaran, bahkan bisa sampai triliunan rupiah. Terlebih, program tersebut dilaksanakan setiap hari di berbagai daerah.

Namun, yang mengherankan bukan hanya soal anggaran, melainkan juga siapa yang bisa benar-benar merasakan manfaat dari program ini. Jika dilihat dari tujuannya, program MBG ini cukuplah mulia: mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tetapi, manfaatnya hanya sampai pada mereka yang bersekolah. Untuk yang tidak? Jelas mereka akan tersisihkan dari program yang katanya untuk semua anak bangsa. Menurut data dari Tempo (19/05/2025), masih ada 3,9 juta anak yang tidak bersekolah di negeri ini, baik itu yang putus sekolah maupun yang sama sekali belum pernah sekolah. Itu yang artinya, masih ada 3,9 juta anak Indonesia yang tersisihkan dari program ini.

Inilah yang kusebut dengan "gratis bersyarat": hanya anak-anak yang masuk ke pendidikan formal yang dapat mengaksesnya. Memang, ada yang berpendapat bahwa memberi makan anak sekolah sudah selangkah lebih maju. Tapi, bagaimana dengan anak-anak lain yang tidak berkesempatan untuk dapat menempuh pendidikan? Padahal, jika pemerintah bisa melakukan pemerataan pendidikan, bahkan hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dan memberikan akses semudah-mudahnya bagi semua kalangan, program ini akan dapat menjangkau semua anak dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Bukankah negeri ini akan menyongsong Generasi Emas di tahun 2045? Atau justru menjadi Generasi Cemas?

Dengan anggaran sebanyak itu, pemerintah seharusnya dapat memilih hal penting sebagai prioritas, seperti pemerataan pendidikan. Bukan malah menambahkan fasilitas di sekolah-sekolah yang sudah ada dengan program MBG ini, yang kualitas dan pelaksanaannya pun bisa dipertanyakan. Sebab, masih ada begitu banyak anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah, baik karena tidak adanya fasilitas pendidikan maupun karena sulitnya akses untuk mereka dapat bersekolah, entah itu berupa infrastruktur jalan ataupun kemudahan biaya pendidikan.

Biaya pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi: mulai dari pendaftaran, uang gedung, SPP yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, hingga berbagai pungutan lain seperti uang LKS dan seragam. Ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga yang rendah, banyak anak yang akhirnya harus putus sekolah di tengah jalan karena harus membantu perekonomian keluarga. Memang, pemerintah saat ini juga menjalankan program Sekolah Rakyat yang lebih murah sehingga akan ada lebih banyak anak yang bersekolah dan akhirnya merasakan MBG. Tapi, apakah sudah merata di seluruh daerah? Selama pendidikan belum merata dan semua anak bisa bersekolah, maka program MBG ini hanya akan tetap menjadi program 'gratis' yang bersyarat.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun