Menjaga Nama Baik Bangsa di Negeri Orang: Refleksi atas Aksi Komunitas Silat PSHT di Jepang

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh viralnya video aksi kerumunan komunitas silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jepang yang menuai keresahan dari masyarakat lokal. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etika dan sopan santun, insiden ini menjadi tamparan bagi kita semua. Bukan hanya mencoreng nama komunitas, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, khususnya terhadap citra warga negara Indonesia yang tengah bekerja atau magang di Jepang. Tulisan ini merupakan bentuk refleksi pribadi atas kejadian tersebut dan pentingnya menjaga kehormatan bangsa saat berada di negeri orang.

Pada dasarnya, perkumpulan komunitas silat seperti PSHT memiliki tujuan yang mulia. Selain mempererat solidaritas sesama anggota dan menjalin silaturahmi antarwarga Indonesia di luar negeri, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya bangsa melalui seni bela diri pencak silat. Sayangnya, nilai luhur ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang bertindak arogan dan tidak menghormati aturan setempat.

Fakta bahwa aksi tersebut terjadi di Jepang, negara yang sangat menjunjung ketertiban dan kedisiplinan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara semangat kebudayaan dan pemahaman terhadap norma lokal. Beberapa individu dalam komunitas tersebut mungkin merasa dirinya kuat atau spesial karena tergabung dalam organisasi tertentu, sehingga mengabaikan adab dan etika yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam setiap kegiatan.

Akibat dari peristiwa ini tidak main-main. Ada kekhawatiran bahwa Jepang akan memperketat bahkan menolak penyaluran tenaga kerja dari Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada negara Vietnam. Seorang YouTuber Indonesia di Jepang bernama Neo Japan bahkan secara sukarela bertemu dengan pihak otoritas Jepang demi membela citra Indonesia dan mencegah kemungkinan “blacklist” terhadap pekerja migran dari tanah air. Meski mendapat kecaman dari beberapa oknum, ia menunjukkan bahwa diplomasi warga sipil bisa menjadi penyelamat nama bangsa.

Selain itu, pemerintah Jepang kini tengah menyiapkan kebijakan baru. Melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Ishiba-san dalam pertemuan kabinet, Jepang akan membentuk organisasi pusat yang menangani seluruh isu terkait warga asing. Ini mencakup pengawasan terhadap asuransi, izin tinggal, dan tunjangan sosial, serta promosi integrasi sosial yang disiplin dan patuh hukum. Artinya, satu tindakan tidak terpuji dari oknum dapat membawa konsekuensi besar bagi ribuan calon pekerja Indonesia yang tengah menanti kesempatan bekerja di Jepang.

Sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, saya mengajak komunitas apapun yang berada di luar negeri agar menjaga perilaku dan menjunjung tinggi etika lokal. Mengadakan kegiatan budaya sah-sah saja, asalkan dilakukan dengan izin resmi dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ingatlah bahwa kita tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga nama baik bangsa.

Peristiwa aksi kerumunan PSHT di Jepang menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Melestarikan budaya Indonesia di luar negeri adalah hal yang patut dibanggakan, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pemahaman terhadap konteks lokal. Jangan sampai semangat kebudayaan berubah menjadi bentuk arogansi yang merusak harmoni lintas negara.

Saya berharap seluruh komunitas Indonesia di manapun berada dapat menjaga sikap, menaati aturan negara tempat tinggalnya, serta tidak berlindung di balik nama organisasi untuk membenarkan perilaku yang tidak terhormat. Pikirkan mereka yang sedang berjuang belajar di LPK, menunggu kesempatan untuk bekerja di luar negeri demi masa depan yang lebih baik.

Bangga terhadap budaya Indonesia harus dibarengi dengan kedewasaan berperilaku. Karena sejatinya, cinta tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan bendera dan seragam, tetapi juga melalui adab dan tanggung jawab sebagai duta bangsa di mata dunia.