Buyback Saham Bank BUMN: The Cure or Fighting the Symptoms?

Awal Maret 2020, Menteri BUMN Erick Tohir mengumumkan bahwa beberapa badan usaha milik negara diperbolehkan melakukan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham jika kondisi pasar sesuai. Dari berbagai BUMN yang akan melakukan aksi buyback saham, keempat bank BUMN direncanakan akan ikut andil. Dalam tulisan ini, saya akan menyampaikan opini pribadi saya mengenai rencana buyback ini, terutama pada sektor perbankan. 

Aksi buyback saham merupakan langkah finansial yang sudah lazim dilakukan berbagai perusahaan di dunia. Secara umum, buyback berarti sebuah perusahaan terbuka menggunakan uang perusahaan untuk membeli sahamnya yang beredar di pasar saham. Aksi buyback ini, sama seperti pembagian dividen, dapat dilihat sebagai cara sebuah perusahaan membayar investornya, karena dalam banyak kasus aksi buyback memicu peningkatan harga saham.

Aksi buyback dapat menjadi langkah yang baik dalam beberapa situasi seperti:

• Saham dianggap undervalue dan perusahaan dianggap memiliki cash berlebih
• Perusahaan tidak melihat investasi ataupun akuisisi yang menarik.

Perlu diakui bahwa saat ini memang saham-saham bank BUMN sedang undervalue. Meskipun demikian, kita perlu mengevaluasi lebih jauh apakah saat ini keempat bank tersebut ada dalam kondisi keuangan yang cukup lega untuk melakukan aksi buyback saham. Ada dua poin yang ingin disoroti di sini:

• Keuntungan bank saat ini sedang tertekan akibat tingginya suku bunga acuan selama semester 1 2019 ditambah peningkatan biaya provisi karena banyaknya kredit macet
• Karena krisis yang saat ini sedang berlangsung, diperkirakan kredit macet akan meningkat pada tahun 2020, menekan keuntungan bank lebih jauh.

Meninjau dua hal ini, saya berpendapat bahwa bank, secara umum maupun bank BUMN, sedang tidak dalam posisi aman untuk melakukan buyback saham.

Lebih jauh, sebagai salah satu pilar penyangga sistem keuangan Negara ini, bank sama sekali tidak boleh gagal. Berbeda dari berbagai sektor lain seperti manufaktur, di mana kegagalan suatu perusahaan tidak mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sektor tersebut, kegagalan sebuah institusi di industri keuangan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap seluruh sektor industri keuangan.

Banking crisis dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Saat salah satu bank menjadi ‘insolvent’, ada risiko akan terjadinya money rush. Money rush inilah yang dapat mengakibatkan gagal bayar satu bank merembet ke bank lain. Hal ini sudah terjadi di Amerika tahun 1982 di mana kegagalan satu bank kecil yaitu Penn Square dapat mengakibatkan banking crisis di seluruh negara.

Meninjau hal ini, saya berargumen bahwa bank seharusnya menjadi se-konservatif mungkin dalam  situasi dengan volatilitas tinggi seperti sekarang, dan seharusnya ‘menyimpan’ keuntungan yang didapatkan tahun ini untuk memperkuat modal inti bank daripada melakukan buyback untuk ‘menopang’ IHSG.

Tentunya hal ini dapat dibantah dengan mengatakan bahwa bahwa banyak aset masyarakat yang nilainya sangat bergantung pada nilai aset keuangan misalnya reksadana ataupun dana pension, maka nilai aset di IHSG harus dijaga pada nilai wajar. Tetapi untuk itu, saya berpendapat bahwa melakukan buyback untuk menopang IHSG sama seperti minum obat untuk meredakan gejala penyakit saja, atau yang biasa disebut fighting the symptoms. Wajar saja IHSG sedang jatuh, karena underlying IHSG yaitu perekonomian Indonesia memang tengah terancam.

Maka untuk itu, semua sumber daya yang ada, dalam hal ini secara spesifik cadangan kas yang dimiliki bank, seharusnya digunakan untuk menjadi buffer agar bank dapat bertahan melalui krisis yang diperkirakan akan terjadi tahun ini. Melalui sikap se-konservatif mungkin pada saat ini, saya mengharapkan perbankan Indonesia dapat menjadi salah satu pilar penyangga kestabilan ekonomi kita. 

Akhir kata, saya berharap para eksekutif dan stakeholder perbankan di Indonesia dapat mengambil keputusan yang tepat selama krisis berlangsung dan semoga setelah semua ini berakhir, system keuangan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.