Para pengelola negara mestinya menyalahkan diri sendiri mengapa keuangan negara bisa defisit. Mungkin kalkulatornya kurang canggih. Atau memang kualitas yang kurang mumpuni. Intropeksi!
Jangan setiap ada defisit selalu rakyat yang menjadi korban berbagai kebijakan. Dompet rakyat dibuat menipis. Sementara dompet para pejabat dibiarkan membengkak. Dan perut pun semakin tambun. Nggak lucu!
Pascakeputusan MA ini, kita tidak ingin pemerintah mengambil langkah seceroboh Harun Masiku yang dikenal lincah mengelabui hukum.
Oh tidak. Jangan pernah pemerintah "mengelabui" keputusan MA dengan berbagai dalih. MA punya palu, pemerintah punya veto, tapi rakyat punya kepalan tangan.
Mereka yang merasa dirugikan oleh kebijakan kurang teliti pemerintah rasanya siap menggendong balita turun ke jalan untuk melakukan protes jika pemerintah mengamputasi keputusan yang sudah di-amar-kan MA.
Soal iuran BPJS yang sudah terlanjur dipungut oleh pemerintah untuk bulan Januari dan Februari dari rekening peserta, saya pribadi akan mengikhlaskan asalkan pemerintah mendengarkan MA. Sangat ikhlas. Walau dalam hati sempat menggerutu juga, "Nih mesin nggak sopan amat. Ngambil duit nggak bilang-bilang!"
Sudah, begitu saja. Terima kasih MA, terimakasih Pak Mahfud, Terima kasih Pak Presiden jika sudi taat pada konstitusi. Oya, perlukah kita mengucapkan terima kasih pada Sri Mulyani dan DPR? Mungkin harus disimpan dulu.
