Mohon tunggu...
Ermansyah R. Hindi
Ermansyah R. Hindi Mohon Tunggu... Lainnya - Free Writer, ASN

Bacalah!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kuasa Disipliner dan Netralitas ASN

29 November 2022   08:05 Diperbarui: 21 Februari 2024   21:34 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi logo Dirgahayu Korpri ke-51, 29 November 2022 (Sumber gambar: momsmoney.id)

Jika hak-hak pilih di luar jam kantor atau kedinasan berada dalam setiap tahapan pemilu, mengapa ASN dibatasi ruang geraknya atas nama netralitas?

Pada lembaga siapa kita mengadu, jika hak-hak pilihan secara bebas ternyata telah dirampas dengan atas nama netralitas dapat dikontrol oleh mekanisme kuasa disipliner yang bekerja secara tersembunyi? 

Serba penyederhanaan prosedur pendisiplinan dengan prinsip netralitas dan prinsip pilihan individu melahirkan bahaya netralitas.

Aparatur negara secara individu dalam pengujian tidak akan kehilangan netralitasnya jika berurusan untuk kepentingan umum, sekalipun salah satu pejabat pemerintah daerah yang dinilai dan diawasi memiliki "jaringan kedalam." Misalnya, salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Satu pihak, netralitas ASN akan digiring dalam permainan yang memikat. Birokrasi datang dari jaringan erotis melalui tubuh individu bersama kerja-kerja secara mekanis yang nampak diatas permukaan secara alamiah dan organik.

Pihak lain, mekanisme kuasa anti-demokrasi bukan hanya tidak dapat diawasi atau disentuh oleh tanda kedisiplinan dan netralitas, tetapi juga baik penanda ketidakdisiplinan maupun ketidaknetralan aparatur negara didorong oleh kesenangan untuk bermain secara bebas yang melampaui mekanisme pendisiplinan dan prinsip netralitas itu sendiri. 

Tidak sedikit kasus dalam perhelatan Pemilu ditemukan pelanggaran disiplin tatkala aparatur negara memiliki "celah" dan "ruang bebas" untuk  memainkan permainan ganda dan kesenangan untuk bermain bebas.

Seseorang berkata: "Kita perlu bermain cantik," "Kita akan aman dengan cara bermain "dua kaki", maka salah satu calon bupati yang menang, kita tetap masih meraup keuntungan dengan jabatan yang menjanjikan." 

Dalam hal ini, bukan politisasi birokrasi, tetapi permainan, bukan pragmatisme, kemenduaan atau ketidakkonsistenan, tetapi kesenangan untuk bermain.

Rangkaian mesin politik kuasa, "fungsi kontrol," dan "mekanisme pendisiplinan" saling menetralisir dengan bahasa netralitas dan prinsip-prinsip yang dibentuknya. 

Ia dibangun dan dilanggar kembali bersama permainan yang teratur dan produktif dalam kuasa disipliner.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun