Pendidikan politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Meski perannya sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif dan kritis, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Masih ada anggapan bahwa politik seharusnya tidak dibahas di lingkungan pendidikan, padahal justru lembaga pendidikan adalah tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik menjadi pilar utama. Namun rendahnya kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda, mencerminkan bahwa pendidikan politik belum berjalan optimal, baik di jalur formal maupun nonformal.
Hubungan Pendidikan dan Politik: Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran
Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat di mana pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di antara masyarakat. Pendidikan politik yang efektif membantu individu memahami hak dan tugas mereka sebagai warga negara dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Dalam hal ini, pendidikan politik tidak hanya informasi, tetapi juga sikap dan tindakan yang mendukung demokrasi. Â
Namun, ada kekhawatiran bahwa pendidikan politik dapat disalahgunakan untuk manfaat tertentu. Beberapa orang berasumsi bahwa pendidikan politik dapat menciptakan polarisasi dan konflik, terutama jika tidak dikomunikasikan secara objektif dan netral. Majalah Sri Utamingsih (2023) menunjukkan bahwa pendidikan politik harus disosialisasikan dalam skala besar untuk generasi muda, sehingga pendidikan politik dapat memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam politik. Di sini, tantangan bagi para pendidik dan agen pendidikan politik adalah menyediakan materi dengan cara yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga terintegrasi dan tidak menginduksi sektor.
Urgensi Pendidikan Politik Sejak Remaja
Urgensi pendidikan politik di Indonesia menjadi semakin jelas, terutama bagi banyak pemilih muda. Data menunjukkan bahwa generasi yang lebih muda adalah kelompok yang agak besar, tetapi partisipasi dalam seleksi masih rendah. Sebuah studi oleh Alex Victor Wanma menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda di distrik Samofa menunjukkan penurunan masing -masing pilihan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang ada tidak efektif dalam mempertajam kesadaran dan partisipasi.
Pendidikan politik yang produktif dapat mendukung pemuda untuk mengenali mekanisme politik, hak-hak mereka, serta nilai penting dari ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan memperoleh pemahaman yang cukup, mereka diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang konstruktif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan politik tidak hanya menjadi kewajiban dari institusi pendidikan resmi, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, termasuk lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Melalui upaya bersama ini, diharapkan peningkatan kesadaran politik di kalangan generasi muda dapat tercapai, sehingga mereka lebih bersiapsi untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
Hambatan: Stigma dan Ketimpangan Akses
Salah satu hambatan utama pendidikan politik adalah pandangan negatif masyarakat terhadap dunia politik. Politik dianggap kotor, penuh tipu daya, dan tidak layak dibahas di ruang-ruang pendidikan. Sikap seperti ini menghambat generasi muda dalam memahami pentingnya keterlibatan politik sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. Di sisi lain, akses terhadap pendidikan politik belum merata. Wilayah pedesaan seperti Kuripan, Bogor, sebagaimana dicontohkan dalam penelitian Sri Utaminingsih, masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi politik yang benar dan berimbang.
Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pendidikan politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Beberapa individu berpendapat bahwa pendidikan politik memiliki potensi untuk menciptakan polarisasi dan perselisihan, terutama jika disampaikan tanpa sudut pandang yang objektif dan netral. Dalam sebuah jurnal oleh Sri Utaminingsih (2023), dijelaskan bahwa pendidikan politik perlu dipromosikan secara lebih luas kepada generasi muda agar mereka bisa memahami pentingnya berkontribusi dalam politik. Di sinilah tantangan bagi para pendidik dan agen pendidikan politik untuk menyampaikan materi dengan cara yang tidak hanya informatif, tetapi juga inklusif dan tidak memicu perpecahan.
Peran Pemerintah dan Lembaga Politik
Pemerintah dan lembaga politik memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan politik. Ada kebutuhan untuk mengoptimalkan sosialisasi pendidikan politik di berbagai tingkat masyarakat. Menurut Kelas Presiden No. 12 tahun 1982, pendidikan politik harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan sehubungan dengan pendidikan politik untuk generasi muda. Namun, implementasi pedoman ini seringkali tidak optimal, terutama di sektor yang terjangkau.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa materi pendidikan politik yang diberikan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini termasuk pendidikan publik tentang hak-hak politiknya, proses pemilihan dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, pendidikan politik dapat bertindak sebagai alat untuk memperkuat masyarakat. Jika pemerintah dan lembaga politik bekerja dengan baik, partisipasi politik dalam masyarakat, terutama generasi muda, dapat meningkat.
Tantangan di Era Digital
Di era digital saat ini, tantangan baru muncul dalam pendidikan politik. Media sosial dan platform digital lainnya adalah informasi cepat, tetapi mereka juga menyediakan sumber disinformasi. Generasi yang lebih muda tanpa keterampilan kritis yang sangat baik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh efek dari informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, pendidikan politik harus mencakup peluang untuk mengevaluasi informasi dan pemikiran kritis.
