Mohon tunggu...
Muhammad Endriyo Susila
Muhammad Endriyo Susila Mohon Tunggu... Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Berminat pada kajian seputar Hukum Kesehatan (Health Law), khususnya Hukum Kedokteran (Medical Law), lebih khusus lagi Hukum Malpraktik Medik (Medical Malpractice Law). Latar Belakang Pendidikan: SH (UNDIP), MCL (IIUM), PHD (IIUM)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Hubungan Dokter-Pasien dan Perlunya Informed Consent

29 Oktober 2020   21:03 Diperbarui: 30 Oktober 2020   04:40 162 7 0 Mohon Tunggu...

Hubungan hukum antara dokter dan pasien bersifat kontraktual (contractual relationship). Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang timbul karena adanya suatu perjanjian (contract). Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (contracting parties).

Perjanjian antara dokter dan pasien atau sering disebut sebagai transaksi terapetik (therapeutische transactie/therapeutic transaction) melahirkan hak dan kewajiban bagi dokter maupun pasien.  Dari sisi dokter, dokter berkewajiban mengobati penyakit yang diderita oleh si pasien. Atas jasanya (prestasi) tersebut, dokter berhak menerima honorarium. Sedangkan dari sisi pasien, pasien berhak memperoleh layanan pengobatan dari pihak Dokter dan berkewajiban memberikan 'kontra prestasi' berupa pembayaran honorarium.

Dalam transaksi terapetik, pengobatan dilaksanakan berdasarkan persetujuan pasien. Dalam hal ini, pasien tidak sekedar memberi persetujuan untuk diobati tetapi ia juga memberi persetujuan dengan cara bagaimana ia akan diobati. Dengan kata lain, pasien tidak sekedar menerima apa saja tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, melainkan ikut memutuskan metode terapi yang akan diterapkan pada dirinya.

Agar dapat mengambil keputusan dengan cermat, maka pasien harus memiliki pemahaman yang baik sekurang-kurangnya tentang jenis penyakit yang dideritanya, alternatif terapi yang tersedia serta resikonya. Oleh karena itu pasien harus diberi penjelasan selengkap-lengkapnya oleh pihak dokter sehingga ia benar-benar paham (well informed). Persetujuan (consent) yang diberikan oleh pihak pasien tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter secara teknis disebut dengan istilah medical informed consent atau informed consent saja.

Pada mulanya informed consent hanya merupakan sebuah doktrin saja, tetapi kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, informed consent pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Dalam peraturan tersebut, informed consent disebut dengan istilah Persetujuan Tindakan Medik. Saat ini ketentuan terkait informed consent bisa dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan);
"Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan"
2. Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit);
Pasal 32 mengatur tentang hak-hak pasien. Hak-hak pasien yang terkait dengan informed consent diatur dalam huruf (j) dan huruf (k) sebagai berikut:
- Huruf (j): "mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan     komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan";
- Huruf (k): "memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya";
3. Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan);
Pasal 58 mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik yang dalam huruf (b) dinyatakan bahwa tenaga kesehatan wajib memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
4. Pasal 45 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran);
1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan;
2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;
3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
     a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
     b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
     c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
     d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
     e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;
5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;
6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri yang dimaksud pada ayat (6) di atas adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Peraturan tersebut telah dicabut setelah terbitnya peraturan yang baru (Nomor 290 Tahun 2008).

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Peraturan ini mengatur teknis pelaksanaan informed consent. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Nomor 585 Tahun 1989). Dalam peraturan yang baru, informed consent disebut dengan istilah Persetujuan Tindakan Kedokteran.

#HukumKesehatan #HukumKedokteran #HubunganDokterPasien #TransaksiTerapeutik #InformedConsent

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x