Dalam penggalangan aspirasi dan pernyataan konsep perwakilan Guru PAUD (Maret-Mei 2016) pra Statemen Bupati terkait monopoli Buku yang terjadi selama bertahun-tahun. Masih ingatkan?; Keuntungan dibalik itu, kalkulasikan saja. Tapi Alhamdulillah, ada kesadaran bersama sehingga tahun ini (2016) dan selanjutnya semoga tak terjadi,'seperti yang disampaikan pak Bupati'
Diposisi yang sama, dalam gerilya swadaya itu, terdengar curhat kesedihan para pengelola PAUD karena ulah para oknum yang mengistilahkan “JEMPUT BOLA KE PUSAT”. Ada forumnya,banyak pula korbannya.
Kalkulasinya adalah Rp. 350.000 x ratusan korban = hasilnya apa? dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya.
Lalu ketika demi meningkatkan profesionalisme guru, maka ada program Outbound, Program Jurnalisme Warga untuk guru PAUD dan LPM, PKG serta program sejenis lainnya yang swadaya dengan biaya kurang dari Rp. 100. 000 + manfaat berkesinambungan guna mengurangi KORBAN PELECEHAN PENDIDIKAN ; lalu mengapa banyak yang ribut?.
Harapan kami sih, tahun depan kebutuhan untuk program-program tersebut dianggarkan atau minimal ada kebijakan sekian % dari keuntungan pemenang tender proyek Dinas Dikpora agar disumbangkan untuk program peningkatan profesionalisme Guru bukan untuk Kantong Pak......(........) atau bukan untuk memuluskan penunjukan langsung, hahaha (lagu lama).
Udahlah sahabat, jangan angkat senjata perang. Mari saling mendukung untuk kebaikan bersama. Jangan apatis, jangan patahkan semangat Kepala Dinas baru yang baik hati. Kepala Dinas yang menolak pola bagi-bagi anggaran. Yang bekerja dengan professional, meskipun saat ini (dari cerita ke cerita) beliau sedang terhalang merealisasikan DAK (mungkin) akibat budaya lama, dsb.
Terserang juga dengan berbagai tudingan yang tidak mempertimbangkan keadaan lapangan, keadaan pendidikan dan berbagai ujian sebagaimana manusia biasa, Kasian beliaunya. Bravo L. Suandi. Gua Salut sama loo...Hasbunallahuwanikmalwakil.
Singkat kata ini dia alasan mengapa BOP PAUD terlambat cair.
- Tahap Awal: Adanya pembinaan kelembagaan agar semuanya bisa terdaftar di Dapodik sebagai syarat mendapatkan BOP yang dimana prosesnya langsung didaftarkan sendiri dalam proses pembinaan kepada para pengelola. Atau dengan kata lain. Pola ini dalam rangka agar tidak ada lembaga yang sekali bikin proposal, biayanya Rp. 500.000. Ketika dapat BOP, kita bagi dua. Atau ada juga karena keluguan sang Pengelola yang tulus, sekali ngambil file, harga nyolok plesdisk Rp. 50.000. Pas diperiksa, filenya cuman satu. Ngambil lagi deh filenya. Tapi nambah dong biayanya.
- Tahap SK Bupati : Terdapat sekitar 4 lembaga PAUD yang fiktif. Ini diketahui ketika ceklis kelembagaan untuk proses pencairan melalui BANK. Tahun sebelumnya, infonya lembaga ini mendapatkan BOP.. Entahlah penyebabnya apa?. Sehingga SK Bupati terkait pencairan BOP dirombak kembali. Pertanyaannya adalah mengapa oknum-oknum yang tergabung dengan Jemput Bola Ke Pusat (tahun sebelumnya).Lebih enteng mengampanyekan biaya jemput bola daripada penataan administrasi?. Oleh sebab itu demi kebaikan bersama, mari bersabar. Dan mari kita sama-sama saling mencerdaskan.
- Tahap Pencairan : Banyak guru / pengelola PAUD yang kepala sekolahnya satu dengan bendahara. Bahasa sasaknya, ‘ye jari bendahare, ye jari kepale sekolah’. Sehingga pihak PPKA Lombok Timur saat ini dalam proses ketelitian untuk merekomendasikan pencairan dana. Bagaimana mau cepat mencairkan BOP, wong disisi lain stempel saja? tanda tangannya saja? hmmm…..
Pertanyaannya adalah,
(1). Ape jak porokn tahun sebelumnya, mangkaqn guru-guru bangsa baru tau cara mengelola administrasi?. Jika Kepala Sekolahnya sama dengan Bendahara, lalu yang jadi saksi pengelolaan keuangan siapa?. Guru-gurukan ada yang nerima honor cuman Rp. 50.000/bulan. Yang kasian tu guru bro...!!!
(2). Ketika ada upaya untuk memperbaiki dan mengadakan agenda menggali manfaat berkesinambungan agar banyak yang bisa melalui berbagai program yang sipatnya membangun, kok banyak yang ribut?.
Apakah kawan-kawan takut, masyarakat kita cerdas?. Sehingga kawan2 banyak omong?. Ketika kawan-kawan melihat problema amburadulnya menejemen pengelolaan internal kelembagaan, terutama dari segi guru-guru yang butuh refrensi, informasi, promosi, prestasi, transparansi dan si..si..si..yang lain, dalam keadaan mereka terbelit........kemana kawan2....???