Jika setiap tahun terjadi reshuffle, berarti ada partai-partai yang memaksa menaikkan orang-orangnya. Ini berakibat pada program pemerintah yang tersendat-sendat, kerugian ada pada rakyat.
3. Tindak korupsi dan kriminal. Kalau salah satu menteri terbukti melakukan korupsi, mau tak mau presiden harus mencopotnya. Â Masyarakat akan marah kalau menteri seperti ini dipertahankan, berbahaya untuk stabilitas pemerintahan.
Orang yang menggantung juga kemungkinan berasal dari kader partai. Setiap ada rencana reshuffle, partai buru-buru menyodorkan nama-nama kader yang ingin dijadikan menteri.
Namun sekali lagi, partai paling besar dan paling kuat yang akan mendominasi kabinet. Jabatan menteri, adalah pundi-pundi untuk mengisi keuangan partai. Begitulah akhirnya kita sulit memiliki pemerintahan yang berkualitas.
