Begitu pula dengan nilai jual objek pajak (NJOP) lahan RS. Sumber Waras. BPK menggunakan patokan NJOP tahun 2013 berdasarkan Jl. Tomang Utara, sekitar Rp. 7 jutaaan sementara Pemrov DKI menggunakan patokan NJOP tahun 2014 di Jl. Kiyai Tapa, dengan nilai sekitar Rp. 20 jutaan.
Maka kemudian Ahok menuding bahwa telah terjadi rekayasa untuk sebuah target tersembunyi, yakni menjadikan dirinya sebagai tersangka tipikor. Dengan begitu, harapan selanjutnya dapat diraih, yakni Ahok dapat dihentikan sehingga kemungkinan untuk maju mencalonkan diri di Pilgub DKI menjadi tertutup. Dan oarng yang seakan ingin dituding Ahok telah “bermain” dalam hasil audit BPK adalah oknum auditor BPK, dan mungkin juga Ketua BPK sendiri, yakni HAA.
Menurut Ahok ada oknum BPK yang telah menggunakan kesempatan audit investigasi untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi terbukti kemudian ada Mantan Ketua BPK DKI yang diduga dicopot karena mempunyai konflik kepentingan dalam hal audit terhadap lahan RS. Sumber Waras (lihat di sini).
Diketahui bahwa Mantan Ketua BPK DKI, Efdinal, pernah menawarkan lahan sengketa kepada Pemrov DKI, akan tetapi ditolak oleh Ahok (lihat di sini ). Lepas dari benar tidak informasi tersebut, fakta menunjukkan bahwa setelah laporan audit BPK DKI tersebut Efdinal kemudian diberhentikan dari Ketua BPK DKI (lihat di sini).
Kembali ke perseteruan Ahok versus Ketua BPK, HAA. Karena tidak mau terus menerus menjadi bulan-bulanan hujatan terkait pembelian lahan RS. Sumber Waras, Ahok seakan ingin “menunjuk” kepada publik siapa sebenarnya HAA. Usai diperiksa oleh KPK Ahok menyorot nama Ketua BPK, HAA yang tercantum dalam Panama papers.
Ahok kemudian menantang BPK untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang mereka miliki bukan diperoleh dari sumber yang tidak benar dan patuh dalam hal pembayaran pajaknya. “Ahok menantang Harry dan pejabat BPK lain membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari uang yang seharusnya menjadi pajak yang dibayarkan kepada negara” (sumber).
HAA pun bereaksi. Menurut HAA orang-orang yang disebutkan dalam Panama Papers belum tentu bersalah. Bahkan dengan nada tinggi HAA balik bertanya bahwa “apakah Panama Papers itu salah?” Baginya Panama papers bukan merupakan kerugian negara (sumber).
Lepas dari benar tidaknya dokumen skandal keuangan yang tersebut dalam Panama Papers, telah mendorong beberapa pihak mendesak agar HAA mundur dari jabatannya sebagai Ketua BPK (sumber).
Sebelumnya HAA tidak mengakui memiliki perusahaan yang terdaftar di Panama Papers, yaitu Sheng Yue. Tapi setelah semakin jelas validitas Panama Papers tersebut akhirnya HAA mengakui. Bahkan perusahaan tersebut tidak ikut dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN).
HAA sudah dianggap “cacat moral”, karena diduga sengaja menyembunyikan harta kekayaannya supaya terhindar dari kewajiban membayar pajak kepada negara. Adalah aneh bila seorang pejabat negara berusaha menyembunyikan harta kekayaannya karena tidak ingin membayar pajak. Padahal melalui pajak yang diterima negara tersebut kemudian digunakan untuk membayar gaji Sang Ketua BPK.
Dengan terungkapnya Panama Papers tersebut akankah berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di KPK? Bahkan Ahok tak henti-hentinya “menantang” BPK untuk membuka semua rekaman notulensi rapat pemeriksaan. Dalam pandangan Ahok ada sesuatu yang “disembunyikan” BPK, di mana Keputusan Presiden No 40 Tahun 2014 tidak dicantumkan dalam laporan BPK (sumber). Karena itu untuk menguji kebenaran masalah tersebut harus ditempuh jalur pengadilan. Hakimlah yang memutuskan siapa yang benar dan bersih dalam masalah ini, Ahok atau HAA.
