Disamping itu berbicara Polri yang reformis bagi saya sebagai pengamat sosial
kemasyarakatan tentu Polri bisa menelorkan pemimpin-pemimpin masa depan yang
visioner. Sebab saat ini kepenimpinan dibeberapa bidang di institusi Polri proses alih generasi jabatan bintang tiga, terkesan lambat, meskipun dalam menentukan siapa yang menjadi pucuk pimpinan Polri berjalan sesuai masa jabatan.
Jadi pertanyaan mungkin proses tata kelola Polri yang reformis akan terjadi dalam
beberapa tahun ini seperti yang diharapkan Presiden Jokowi dalam pidato di HUT Polri ke 70 tanggal 1 Juli 2016.
Dalam diskusi saya bersama Irjen Dr Eko Budi Sampurno saya sependapat soal Polri
reformasi bukan hanya slogan tapi lebih mendasar sesuai Visi-Misi. Ada banyak kalangan masyarakat menilai semacam ada sistim management di Polri yang perlu dibenahi terutama regenerasi alih kepemimpinan. Sebab sepertinya untuk menempati jabatan strategis tertentu
bintang tiga maaf, yakni jabatan Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemdiklat dan Kabaintelkam
yang selama ini dilakukan, sepertinya tak ada figur lain. Justru yang ada figur itu-itu yang
terus bergeser dengan alasan faktor usia yang masih lama untuk memasuki masa purnah
bhakti.
Sementara ada banyak Pati Polri bintang dua dan bintang satu dan Pamen berpangkat
Kombes juga AKBP bagian dari generasi calon pemimpin visioner yang akan membawa Polri
mengalami perubahan masih tahap antrian menunggu memperoleh job.
Mengapa ini bisat erjadi? Menanggapi hal itu Ketua Presidium IPW (Indonesia PoliceWatch) Neta S Pane yang dimintai tanggapan Polri menuju perubahan menilai bahwa saat ini terkesan lambat regenerasi pemimpin Polri yang ada dilingkup jabatan bintang tiga , karena masih terdapat lulusan Akpol sejumlah angkatan. Seperti angkatan tahun 1987-1988 yang tahun kelahiran 1965 dan masa purnah bhakti masih cukup lama mencapai usia 58 tahun. Kecuali mereka diberikan tugas diluar struktur institusi.
Neta S Pane menyebutkan berbicara regenerasi kepemimpinan di Polri, terutama jabatan
strategis bintang tiga, harus ada "way outnya " misalnya Pati Polri Jendral bintang tiga itu cukuplah menempati jabatan dua kali di tempat berbeda. Dan setelah itu disiapkan penempatan diluar struktur.
"Hal ini perlu segera dibenahi, jika tidak membuat proses kaderisasi di Polri macet. Bisa
dikatakan kesalahan sistem kaderisasi di polri yang tidak memperhitungkan dan mengantisipasi situasi Polri mengalami perubahan melahirkan pemimpin visioner ke depan" ujar Neta.
